Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan Pemprov NTB tahun 2012. Opini serupa pernah diraih NTB atas laporan keuangan tahun 2011 lalu.
Anggota Enam BPK Rizal Djalil mengatakan, pemprov NTB telah berhasil melakukan upaya yang kongkrit didalam membenahi laporan keuangan dari tahun ke tahun. Dua tahun lalu, NTB meraih opini “disclaimer” dari BPK, selanjutnya opini meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan yang terakhir NTB meraih opini WTP.
Rizal Djalil mengatakan, dua provinsi tetangga NTB yaitu provinsi Bali dan NTT sampai saat ini belum pernah mendapat opini WTP. Artinya dalam tata kelola keuangan, provinsi NTB jauh lebih maju dari dua provinsi tersebut.
Anggaran pemprov NTB tahun 2012 sebesar Rp 2,3 triliun. Berdasarkan catatan BPK, realisasi anggaran itu sebesar Rp 2,2 triliun lebih. Jika dipersentasekan, realisasi serapan anggaran keuangan NTB hampir 95 persen.
Dalam kesempatan itu, Rizal Djalil menyoroti aspek investasi jangka panjang di BUMD NTB yaitu PT Daerah Maju Bersaing (DMB). Laporan keuangan BUMD ini pada tahun 2010-2012 sebesar Rp134 miliar. Menurut BPK, keuangan BUMD itu tidak ada persoalan, hanya saja DPRD NTB kedepan diharapkan bisa melakukan pengawasan politiknya sehinga PT DMB mampu memberi manfaat lebih banyak bagi masyarakat NTB.
Sumber: radio Global FM Mataram
Editor: Antonius Eko
