Kuasa Hukum Banding Atas Vonis 7 Bulan untuk Direktur Walhi Sumsel

KBR68H, Jakarta - Tim Kuasa Hukum Walhi Sumatera Selatan akan mengajukan banding atas vonis 7 bulan yang dijatuhkan kepada Direktur Walhi Sumsel Anwar Sadat dan Dede Chaniago. Mereka dianggap terbukti menghasut warga untuk melakukan aksi perusakan di depan kantor Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Januari lalu.

Kuasa Hukum Walhi Sumsel, Mualimin Pardi mengatakan, vonis bersalah ini merupakan upaya pemerintah untuk menghentikan pendampingan terhadap petani yang bersengketa dengan PTPN VII yang hingga kini belum selesai.

"Yang pasti bahwa kita tidak menerima keputusan ini karena dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu tidak satupun saksi sebenarnya yang menyatakan bahwa para terdakwa ini melakukan ucapan-ucapan yang disampaikan secara lisan pada saat orasi yang bernada menghasut atau menyuruh masa aksi ini untuk melakukan pengrusakan, kecuali saksi kepolisian. Kami menilai polisi memang ada kepentingan dalam proses penyidikan," kata Mualimin ketika dihubungi KBR68H.

Kuasa Hukum Walhi Sumsel, Mualimin Pardi menambahkan, Anwar Sadat dan Dede Chaniago dianggap melanggar pasal 160 tentang penghasutan.

Sebelumnya, warga Desa Betung dan aktivis bentrok dengan polisi, Januari lalu. Puluhan pendemo menderita luka-luka akibat pukulan aparat. Para demonstran menuntut pencopotan Kapolres Ogan Ilir yang dianggap melakukan kekerasan pada warga terkait konflik lahan antara warga dengan PTPN VII Cinta Manis, Sumatera Selatan. Konflik lahan antara PTPN VII Cinta Manis dengan warga sudah berlangsung sejak tahun 1982. Warga menuntut lahan mereka yang dikuasai oleh perusahaan.

Editor: Antonius Eko