Kontras Surabaya Desak Pemerintah Pusat Urus Kasus Syiah Sampang

KBR68H, Surabaya - LSM pemerhati Hak Asasi Manusia Kontras Surabaya mendesak pemerintah pusat atau Provinsi Jawa Timur mengambil alih penyelesaian kasus Syiah di Sampang, Madura. Langkah ini diperlukan untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial dan psikologis warga Syiah yang telah 8 bulan meninggalkan kampung halamannya.

Koordinator Kontras Surabaya, Andy Irfan Junaidi menilai, penghentian bantuan makan dan air bersih serta rencana relokasi paksa pemkab Sampang terhadap warga Syiah merupakan bukti pemerintah tidak serius menyelesaikan kasus ini.

“Pada tanggal 1 Mei Pemerintah Kabupaten Sampang memutus pasokan logistik untuk pengungsi dan pada tanggal 7 Mei Bupati Sampang menyatakan akan mengusir warga Syiah dari Sampang. Ini kan menunjukkan tidak adanya komitmen. Saya pikir sudah tidak ada lagi alasan bagi Pemerintah Daerah (Provinsi) maupun pusat untuk mengambil alih penyelesaian kasus ini, mendorong dan mendesak adanya upaya rekonsiliasi dengan membuka ruang-ruang dialog di wilayah konflik di Sampang,” kata Andi Irfan.

Sebelumnya, sekitar 160 pengungsi Syiah memilih bertahan di Gor Sampang, meski pemerintah kabupaten menghentikan bantuan makanan dan air besih. Korban tindak kekerasan tersebut memilih tinggal di Gor Sampang, setelah desa mereka diserang dan dibakar massa intoleran pada Agustus tahun lalu.