Komnas HAM Minta Gubernur Dialog Ulang dengan Warga Waduk Pluit

KBR68H, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahya Purnama berdialog langsung dengan warga bantaran Waduk Pluit Jakarta Utara.

Ini menyusul rencana relokasi ratusan warga di Waduk Pluit ke rumah susun. Dalam rencana relokasi itu, Pemprov Jakarta dituding sebagai pelanggaran HAM. Anggota Komnas HAM Siane Indriani mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan kepada Jokowi dan Ahok untuk berdialog langsung dengan warga. Dialog itu akan berlangsung 16 Mei mendatang.

“Kami mengajak supaya Pak Jokowi membuka pintu dialog, justru kami menghindari adanya pelanggaran HAM karena mereka sebagai mana warga yang sudah tinggal di situ itu tidak bisa digusur begitu aja. Kecuali kalau mereka baru datang terus kemudian digusur bisa aja, tapi kan mereka sudah mendirikan bangunan, sudah beranak pinak, sudah ada RT/RW resmi dan bahkan ketika kemarin ada pemilu mereka juga memilih pasangan Jokowi Ahok, merekan berarti mendapatkan hak pilih disitu itu. Bahkan pasangan Jokowi Ahok itu menang mutlak karena dijanjikan sertifikat sewaktu kampanyenya dulu”, kata Siane kepada KBR68H.

Sampai saat ini usaha Pemprov DKI Jakarta menggusur pemukiman liar di bantaran Waduk Pluit masih ditentang. Warga di Waduk Pluit menolak dipindahkan. Mereka ingin Pemprov Jakarta membagi dua wilayah tanah di sana. Namun Pemprov menolak. Alasaanya tanah itu adalah tanah negara. Dengan penolakan itu warga pun melaporakan Jokowi dan Ahok dengan tuduhan melanggar HAM.