Kinerja Balai Jembatan Papua Mendapat Sorotan

KBR68H, Jayapura – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menyoroti kinerja Balai dan Jembatan Wilayah X Papua menyangkut pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Papua. Pembangunan infrastruktur tersebut menghabiskan dana trilyunan rupiah pertahun dan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Anggota Komisi D DPRP bidang infrastruktur, Steve Kaisepo menilai, selama ini apa yang dibuat oleh balai terkait infrastruktur jalan di Papua belum nampak hasilnya. Padahal, kata dia, anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat nilanyai lebih besar dari keseluruhan APBD Papua ditambah dana Otonomi Khusus (Otsus), DAK, dan DAU. Untuk tahun ini, dana yang dikelola oleh Balai mencapai Rp 6 hingga 7 trilyun. Sementara dana infrastruktur yang dikelola daerah untuk Papua dan Papua Barat hanya Rp 1,5 Trilyun.

“Sehingga kalau saya meminta supaya anggaran balai itu dikurangi dan diberikan ditambahkan ke anggaran infsatruktur di Papua dan Papua Barat,” harap Steve.

Anggota Komisi D DPRP bidang infrastruktur, Steve Kaisepo menambahkan, meski proyek yang dikerjakan oleh Balai menggunakan dana APBN. Namun seharusnya, daerah diberikan kewenangan dalam segi pengawasan termasuk koordinasi dengan pemilik hak ulayat.
 
“Karena menggunakan dana APBN jadi tentunya yang berhak melakukan pengawasan adalah dari pihak DPR RI. Tetapi ini kan wilayah kami, seharusnya ada saling  koordinasilah. Kenyataannya untuk kami meminta data saja itu sangat susah diberikan oleh Balai,” katanya.

Dia berharap ke depan, ada kewenangan lebih besar diberikan kepada daerah untuk mempermudah pengawasan. Selain itu dari segi anggaran harus ada perimbangan antara dana infrastruktur daerah dengan dana yang dikelola oleh Balai. (Andi Iriani)

Sumber: Radio Swara Nusa Bangsa

Editor: Doddy Rosadi