Keterlibatan PNS, Pelanggaran Terbanyak di Pemilukada NTB

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB telah menangani puluhan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilukada NTB. Namun pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Bahkan pihak kepolisian sedang melakukan proses hukum terhadap keterlibatan PNS dalam politik tersebut.

Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi NTB Bambang Karyono mengatakan, secara umum dalam pemilukada 2013 ini, lebih dari 20 kasus pelanggaran sudah ditangani. Bawaslu menemukan empat kepala dinas di Kota Bima terlibat dalam politik praktis dan mendukung calon kepala daerah tertentu.

Namun yang lebih miris lagi temuan 20 orang pengurus PGRI Lombok Timur yang secara vulgar mengarahkan dukungannya kepada pasangan TGB-Amin dan pasangan Sufi di Pilbup Lotim. Pengurus Cabang PGRI Lotim membuat iklan dukungan di media massa sehingga Panwaslu setempat langsung melakukan pemanggilan.

Ia menerangkan, sejumlah pelanggaran yang juga ditemukan adalah pejabat yang tidak mengantongi izin cuti saat menjadi jurkam calon tertentu, pengerusakan baliho, pengerahan siswa pada kampanye calon tertentu hingga penyebaran selebaran berisi kampanye hitam. Namun khusus untuk kasus kampanye hitam ini, Bawaslu belum bisa menyelesaikan laporan ini karena pelaku belum tertangkap.

Adapun antisipasi politik uang, Bawaslu mengaku masih fokus pada upaya pencegahan agar praktek tersebut tidak terjadi. ”Sejak awal kampanye kami melakukan pagar betis untuk melakukan pengawasan terhadap titik-titik rawan potensi terjadinya money politik,” katanya.

Sedangkan untuk menertibkan atribut kampanye masing-masing kandidat sudah dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Panwaslu, KPU, Linmas, Pol PP dan tim sukses masing-masing calon. Mereka berkomitemn untuk menurunkan atribut kampanye sampai hari Jumat ini.

Sumber: radio Global Mataram