Jokowi : Ada Kepentingan Bisnis yang Hambat Relokasi Waduk Pluit

KBR68H, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta menduga penolakan warga Waduk Pluit terhadap rencana relokasi disebabkan dorongan kelompok yang punya kepentingan bisnis di wilayah itu.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, kelompok itu ingin mengambil keuntungan dari penolakan warga tersebut. Menurut dia, salah satu indikasi dugaan itu, tercermin dari penolakan warga terhadap pembangunan rusun. Katanya, saat ini warga ingin lahan sebagai ganti hunian.

“Minta solusi dipindah disebuah lahan. Lahannya kita tidak punya, yang ada rusun. Kita terus tiap hari bertemu rombongan (masyarakat). Itukan yang dihuni waduk, tempat air. Itu bukan untuk hunian. Sehingga walaubagaimana pun mereka harus dipindahkan. Tapi kalau mintanya minta lahan kita tidak ada lahan. Semuanya akan saya sapu hijau semua," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berupaya membongkar rumah liar yang berdiri di bantaran Waduk Pluit. Pasalnya, pemukiman warga telah mengurangi luas waduk yang seharusnya 80 hektar, kini menjadi 60 hektar. Selain itu, kedalaman waduk juga semakin dangkal. Waduk yang seharusnya berkedalaman lima meter, kini kedalaman waduk tersebut hanya tiga meter.