DPRD NTB Bahas Raperda Layanan Publik

KBR68H, Mataram - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) segera mengajukan Peraturan Daerah (raperda) tentang Layanan Publik. Ketua badan legislasi DPRD NTB, Ardani Zulfiqar menilai, Raperda ini sangat mendesak untuk disahkan karena tidak sedikit kasus pelanggaran administrasi yang masuk ke Ombudsman NTB. Dia berharap, Raperda itu bisa menjadi labdasan untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

”Untuk layanan publik ini sangat penting. Kita akan berikan prioritas untuk raperda layanan publik, walaupun itu tidak masuk dalam prolegda. Saya menganggap ini urgen ya, sebab ini terjadi di depan mata kita. Kita harus realistis,” kata Ardani.

Ketua Badan Legislasi DPRD NTB, Ardani Zulfiqar menambahkan, laporan mengenai penyelewengan adminstrasi dalam tata kelola pemerintahan sangat rawan korupsi. Oleh sebab itu, perlu aturan yang tegas untuk mencegah dan memberantas kesalahan dalam tata kelola pemerintahan.



Editor: Nanda Hidayat