Dinas Pendidikan NTB Perangi Pungli dengan BOS

KBR68H, Mataram- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB terus memerangi adanya praktek transaksi di tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Menyusul telah adanya dana Bantuan Operational Sekolah (BOS) di tingkat SD hingga SMA sederajat. Transaksi itu berupa pungutan liar dalam bentuk apa pun di sekolah yang dapat menyulitkan siswa kurang mampu. Terjadinya pungutan di sekolah menjadi salah satu penyebab angka drop out di NTB.

“ Tujuannya adalah tidak ada pungutan dalam bentuk apa pun. Akhirnya kita berharap bahwa di dunia pendidikan itu tidak ada transaksi, tidak ada tarik menarik, tidak ada bayar membayar. Karena sesungguhnya transaki, bayar membayar itu hanya ada di pasar. Pendidikan itu adalah tempat arana untuk mendidik moral, mendidik karakter, sehingga dijauhkan dari hal-hal yang bersifat jual beli,” kata Kepala Dikpora NTB, H. L. Syafi’i.

Syafi’i menuturkan, pemberian pelayanan yang mudah murah bahkan gratis di tingkat satuan pendidikan akan dapat menekan angka drop out siswa di sekolah bersangkutan. Karena, setiap sekolah telah dijadikan posko drop out yang akan memberikan laporan setiap bulan ke Dikpora NTB. Jumlah drop out di sekolah akan mempengaruhi jumlah dana BOS yang dikucurkan ke sekolah tersebut. Dengan demikian, jika ada siswa yang drop out, maka akan menjadi musibah di sekolah itu.

Dana BOS ini lanjut Syafi’i, dapat digunakan untuk operational sekolah hingga biaya penerimaan siswa baru. Sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BOS tersebut, sekolah diwajibkan untuk membebaskan atau membantu siswa miskin dari kewajiban membayar iuran sekolah dan biaya-biaya untuk kegiatan ekstrakulikuler. “ Kita lihat sekarang fasilitas belajar mengajar di satuan pendidikan sudah mulai bagus, karena dibiayai BOS,” tuturnya.

Sumber: Radio Global FM Lombok