Diduga Ada Penyimpangan, DPRD Jambi Dipaksa Kembalikan Dana ke Kas Daerah

KBR68H, Jambi-  Anggota dewan dan karyawan di DPRD Provinsi Jambi dipaksa mengembalikan dana ke Kas Daerah.  Ini menyusul temuan BPK Perwakilan Jambi yang mengindikasikan adanya alokasi dana Tahun Anggaran 2012 yang tidak sesuai aturan dan tata kelola administrasi. Jumlah yang harus dikembalikan juga beragam, mulai ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah.

Sumber berita3jambi.com di DPRD Provinsi Jambi menyebutkan, BPK tengah merampungkan hasil audit dan menyusun LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan).  Dalam proses itu, ditemukan adanya kejanggalan pada sistem administrasi dan penggunaan anggaran yang tidak sesuai.

“Sebagian besar bersumber dari perjalanan luar daerah, Kunker, Studi Banding hingga Reses anggota dewan. Pendamping ruangan yang turut mendampingi anggota dewan keluar daerah juga tidak luput dari temuan ini,” ujarnya.

Dicontohkan, ada Kunker ke daerah Bandung. Anggota dewan yang berangkat mendapat tambahan dana transportasi Rp 500 ribu, selain tiket pesawat dari Jambi – Jakarta yang bisa dibuktikan dengan boarding pas pesawat.

“Nah, dana ini yang menurut BPK tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga harus dikembalikan. Contoh lain, misalnya perjalanan ke Riau atau Palembang menggunakan jalur darat, juga menjadi temuan,” sambungnya.

Dikatakannya, hal ini bukan semata-mata kesalahan anggota dewan.  Karena dana tersebut memang telah dialokasikan Sekretariat Dewan. “Namun aturan BPK berbicara lain. Yang harus dikembalikan juga beragam. Mulai Rp 500 ribu hingga ada yang hingga Rp 10 juta,” lanjut sumber tersebut.

Sumber: Radio Jambi FM