Dekat PT Freeport, Kampung Komoro Jaya Masih Terisolir

KBR68H, Jayapura – Kampung Komoro Jaya di Distrik Wania, Kabupaten Mimika Papua hingga saat ini masih terisolir dan belum tersentuh pembangunan. Hal ini sungguh ironis. Pasalnya, kampung tersebut hanya berjarak tujuh kilometer dari pusat kota Timika yang terdapat tambang emas terbesar di dunia PT. Freeport Indonesia.

Kampung Komoro Jaya terdapat 460 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk lebih dari seribu jiwa. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Albert Bolang  dalam kunjungan resesnya ke kampung tersebut, menemukan kondisi masyarakat yang hidup sangat memprihatinkan.

Mulai dari tidak adanya fasilitas jalan yang memadai. Akses menuju ke kampung ini hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 5 hingga 7 kilometer, melewati jalan setapak dan berawa. Hingga fasilitas umum lainnya seperti sekolah, puskemas pembantu, fasilitas penerangan dan fasilitas air bersih.

“Ini sangat ironis sekali karena di tengah kota tambang, kota yang mampu mengangkat harkat dan memperkaya orang diluar dari kota timika, bahkan orang yang mengelola tambang sekalipun bisa menjadi orang luar biasa. Tetapi disitu di tengah kota Timika masih ada kampung yang terisolir, yang notabene adalah penduduk asli setempat,” ungkap Albert Bolang

Diakui, akibat tidak adanya sekolah, diperkirakan hanya 25 persen anak anak di kampung tersebut yang mengenyam pendidikan.

“Anak anak di kampung itu hanya sebagian kecil saja yang bersekolah. Mungkin karena jauh, kalau mau sekolah harus ke kota dan itu butuh biaya. Jadi para orang tua enggan untuk menyekolahkan anaknya,”terangnya.

Lebih lanjut Albert menyayangkan sikap pemerintah setempat yang dinilai lamban mengetahui kondisi yang terjadi di kampung Komoro Jaya. Padahal masyarakatnya sudah hidup turun temurun dan merupakan suku asli setempat yakni suku Amugme dan Nduga.

“Jadi memang pemerintah kabupaten Mimika tentunya kalau melihat konteks keberadaan masyarakat yang diperkirakan hanya tujuh kilo belum terjangkau pelayanannya. Bagaimana dengan distrik yang ada berpuluh puluh kilo dan harus menyeberangi lautan. Pasti lebih tidak terjangkau lagi pelayanannya,”terangnya lagi.

Dirinya mengharapkan ke depan pemerintah kabupaten Mimika bisa jeli lagi melihat persoalan seperti ini, dan tidak hanya terfokus pada pembangunan di tingkat perkotaan saja. “Ya kami berharap ke depan ada sinergitaslah antara pemerintah di tingkat kabupaten, distrik hingga ke tingkat kampung untuk bagaimana pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat itu bisa berjalan maksimal,” harapnya.