Buruh Lumajang Peringati Hari Buruh Tanpa Unjuk Rasa

KBR68H, Lumajang – Peringatan Hari Buruh Internasional yang diperingatai setiap tanggal 1 mei,  biasanya identik dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya terhadap pemerintah dan perusahaan, Namun tidak demikian di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia membuat para buruh tetap bertahan dan tidak mau melakukan hal-hal yang mereka anggap akan merugikan diri mereka.

Salah satu karyawan perusahaan swasta di Lumajang Ahmad Mujib mengatakan, para buruh di Lumajang tidak melakukan aksi turun kejalan. Dia mengaku cukup berterima kasih terhadap perusahaan yang menerimanya sebagai karyawan meski gajinya masih belum sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK ).

“Untuk UMK sementara sebagian sudah sebagian belum, meskipun demikian teman – teman tetap bekerja karena tidak ada kesempatan lain untuk bekerja dimana-mana, jadi ya meskipun rata- rata Rp 700 ribu – 750 ribu kita tetap kerja saja, kalau komplain takut di PHK, “ ungkap Ahmad Mujib.

Di satu sisi, Ketua DPC Serikat Buruh Indonesia (Sarbumusi) Lumajang, Alfan Maksus menegaskan, pada peringatan hari buruh tahun ini, perusahaan wajib memikirkan soal kebutuhan hidup layak bagi kaum buruh.

“KHL itu kebutuhan hidup layaknya, kalau dia lajang 0 tahun butuh beras 10 kg per bulan itu tidak masuk dalam undang – undang perburuhan, ini yang harus dicarikan solusi pemecahan. Ironis sekali ketika UMK diturunkan ditangkap oleh bupati dan ditindaklanjuti oleh surat edaran bupati pada perusahaan artinya seluruh indonesia ini, “ ungkap Alfan Mahsus.

Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaskertran) Lumajang, Ismail mengungkapkan,  pihaknya telah membuka lebar terhadap pengaduan tenaga kerja tidak hanya pada peringatan hari buruh saja. Hingga hari ini menurutnya pengaduan yang diterima sebatas  perselisihan PHK yang sepihak, UMK, kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja, sementara untuk yang lain-lain diakui tidak ada pengaduan.

Pihaknya juga menekankan terhadap karyawan yang upahnya sudah mengalami kenaikan setiap tahun atau sesuai dengan UMK,  untuk terus meningkatkan kinerjanya agar produksi yang dihasilkan perusahaan lebih baik dan maju, sehingga tidak akan terjadi PHK.

“Jadi untuk UMK sudah berjalan, sudah kita sosialisasikan, setelah sosialisasi berati sudah dijalankan, karena sampai batas waktu yang diberikan untuk penangguhan juga tidak ada yang melakukan pengguhan dan sampai sekarang juga masih berjalan seperi biasa, “ ungkap Ismail.

Terkait soal hari buruh, Bupati Lumajang Sjahrazad Masdar berharap karyawan dan perusahaan memiliki komunikasi yang harmonis sehingga menguntungkan diantara keduanya.

“Buruh sudah lebih enak dari pada kemarin, yang pertama walaupun gaji buruh itu ada dua versi, versi SK Bupati dan versi SK Gubernur, tapi saya minta pada para buruh sense of  belonging pada perusahaan dimanapun dia bekerja, apa artinya kalau perusahaan ditutup dan buruh tidak bekerja begitu juga sebaliknya, jadi bersatu antara pekerja dan pengusaha,” ungkap Sjahrajad Masdar.

Pihaknya juga menegaskan pemerintah kabupaten lumajang sendiri juga telah mengupayakan dengan baik nasib karyawan atau buruh di Lumajang, walaupun masih benyak keluhan terhadap sistem outsourching yang masih digunakan oleh beberapa perusahaan.

Sumber: Semeru FM