Besok, Jokowi Akan Jelaskan Kasus Waduk Pluit kepada Komnas HAM

KBR68H – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan memenuhi panggilan Komnas HAM terkait penggusuran warga di waduk Pluit, Jakarta Utara, besok. Menurut Jokowi, dia akan menjelaskan kepada Komnas HAM tentang penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI kepada warga di sekitar waduk itu.

Menurut dia, warga yang di sekitar waduk Pluit itu seharusnya tidak tinggal di daerah itu. Karena, lokasi itu diperuntukkan untuk waduk yang salah satu fungsinya menghindarkan Jakarta dari banjir. Karena itu, pemprov DKI Jakarta berencanam memindahkan warga yang tinggal di sekitar waduk Pluit itu ke rumah susun.

“Jadi ini kita sudah bertemu dengan warga Pluit ini lebih dari 30 kali, di kantor dan juga di lokasi. Kurang lebih ada 7.000 KK dan kemauannya macam-macam, ada yang maunya pindah ke Utara, ada yang ke Selatan dan ke Barat dan Timur. Jadi kita ini ingin memberi solusi pindah ke rusun. Dari rumah seperti itu, pindah ke rusun yang bagus. Rusunnya diisi TV dan kulkas, kompor dan gratis serta ada tempat tidurnya juga,”kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan KBR68H, Tempo TV dan PortalKBR.com di rumah dinasnya di Jakarta, Rabu (15/5)

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menambahkan, ada banyak kepentingan di dalam kasus penggusuran warga di waduk Pluit. Dia juga menerima laporan ada sejumlah orang yang menyewakan rumah kepada warga.

Sebelumnya, Komnas HAM berencana memanggil Jokowi untuk memberikan penjelasan terkait penggusuran dan dugaan intimidasi yang dialami warga Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani, menuturkan, pihaknya menerima laporan dari warga sekitar Waduk Pluit yang mengaku digusur paksa Pemprov DKI. Selain itu, aksi penggusuran itu tanpa ganti rugi dan dianggap tidak manusiawi karena menggunakan aparat keamanan.