Bencana Industrial Lumpur Lapindo Butuh Assesment Integratif

KBR68H, Surabaya - Luapan lumpur panas Lapindo diyakini dapat dikelola dan ditangani dengan baik, bahkan dapat dihentikan, bila pemerintah membuka kesempatan para ilmuwan melakukan kajian dan penelitian di seputar lumpur Lapindo. Gelolog dan peneliti dari Universitas Gajah Mada, Bosman Batubara mengatakan, penanganan lumpur Lapindo bahkan hingga penghentian semburan bukan hal yang mustahil dilakukan bila data-data dan penelitian yang diperlukan telah dilakukan oleh pemerintah.

"Langkah optimistis bisa dibangun misalnya dengan melakukan assessment yang integratif terhadap lumpur Lapindo, mulai dari assessment di bidang teknis seperti geologi, hidrogeologi, hidrogeokimia, geofisika, sampai assessment sosial yang semuanya terpadu. Kalau data itu, assesement itu dilakukan, data itu keluar, saya pikir berbicara masalah solusi akan lebih enak," kata Bosman.

Lebih jauh Bosman Batubara menyatakan pemerintah harus tegas dan jelas menetapkan status bencana lumpur Lapindo, yang merupakan bencana akibat kegiatan industrial yang mengabaikan keamanan dan keselamatan lingkungan. Bosman menegaskan, penanganan kasus lumpur Lapindo tidak akan selesai, bila penanganan masih seperti yang dilakukan pemerintah selama 7 tahun terakhir. Hingga kini penanganan lumpur Lapindo hanya sebatas penguatan tanggul dan pengaliran lumpur ke sungai Porong, tanpa melakukan penanganan serta upaya untuk menghentikan semburan.

Bencana lumpur Lapindo pertama kali terjadi di lokasi pengeboran PT Lapindo Brantas milik grup Bakrie di Dusun Balongnongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 Mei 2006. Semburan lumpur panas ini menyebabkan tergenangnya permukiman, pertanian, dan perindustrian di kawasan sekitarnya, bahkan mempengaruhi kegiatan perekonomian di Jawa Timur. Hingga kini permasalahan sosial yang mengiringi semburan lumpur Lapindo tak kunjung diselesaikan. 

Editor: Heru Hendratmoko