KBR, Solo - Pemerintah Kota Solo akan terus melakukan tes urine untuk mengetahui adanya pegawai negeri sipil atau PNS Pemkot Solo yang terjerat narkoba. Walikota Solo, Hadi Rudyatmo mengatakan, tes urine akan dilakukan secara mendadak dengan bekerjasama instansi terkait antara lain Badan Narkotika.
Meski demikian, kata dia, saat ini kegiatan tes urine di kalangan PNS masih terkendala anggaran.
“Tes urine PNS untuk deteksi Narkoba akan terus kita lakukan. Kemarin-kemarin kan sudah, perlu kita tambah lagi intensitasnya. Tapi kan butuh anggaran juga untuk itu.saya kan belum ikut menyusun APBD 2016, lha wong baru dua bulan dilantik. Baru bisa kita lakukan lagi nanti setelah anggaran masuk dalam APBD Perubahan. Ya tes urine-nya kita lakukan mendadak, jangan sampai bocor informasinya. Kalau diumumkan sekarang, nanti semua persiapan. Kalau ada PNS yang terjerat Narkoba kan sudah ada aturan dan sanksinya. Mendagri sudah menyiapkan semuanya. Pokoknya beres,” jelasnya.
Pemerintah kota Solo mencatat ada sekitar 11 ribu PNS yang bekerja di berbagai instansi pemerintah di kota Solo.
Pekan lalu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso berkunjung ke Solo, Jawa Tengah. BNN menyatakan tes urine belum bisa menjadi tes akurasi seseorang terjerat narkoba atau tidak. BNN menggunakan tes lengkap untuk mengetahui ada tidaknya Narkoba dalam tubuh seseorang yaitu melalui tes urine, rambut dan tes sampel darah.
Pemerintah menjadikan pemberantasan narkoba sebagai program prioritas seiring melonjaknya pemakai dari 4,1 juta menjadi 6 juta tahun lalu. Bahkan Bupati Ogan Komering Ilir, Ahmad Wazir Noviadi, pertengahan Maret lalu, tertangkap tangan saat mengkonsumsi narkoba oleh tim BNN. Padahal kepala daerah tersebut baru saja dilantik pertengahan Februari lalu.
Tak hanya itu, Tim TNI menangkap Dandim Makassar Sulawesi Selatan yang tepergok sedang pesta Narkoba di sebuah hotel, pekan lalu.
Editor: Sasmito Madrim
