KBR, Jakarta– Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan beberapa gubernur mengeluh tentang rekrutmen pendamping dana desa. Tjahjo mengatakan, gubernur itu mengeluhkan pendamping dana desa yang tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya di masyarakat.
Dia mencontohkan salah satu gubernur yang protes itu adalah gubernur Bali, Made Mangku Pastika.
"Kemarin, Pak Gubernur Bali di Musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) Bali protes, kami
bukan kesukuan, bukan agamasentris. Bali kan mayoritas orang Hindu, kalau bisa pendamping
desa di Bali orang Bali. Jangan droping dari daerah lain. Komunikasi dengan
masyarakat desa kan tidak bisa baik. Kewenangan Kemendes jelas soal program desanya,
tapi soal pendampingan desanya, saya mohon, gubernur dan bupati bisa ikut
berperan," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Rabu (20/04/16).
Tjahjo mengatakan, sangat penting pendamping dana desa memahami kebiasaan dan budaya desa yang didampinginya. Dia berujar, akan sangat repot jika tidak memahami dinamika sosial di desa yang dia dampingi, karena akan menimbulkan pertentangan pendapat.
Tjahjo mengatakan, dia telah
berkoordinasi dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Marwan Djafar untuk memperbaiki rekrutmen pendamping dana desa. Ke
depan, rekrutmennya akan dikoordinasikan dengan pemerintah
daerah, meliputi gubernur dan bupati atau walikota.
Saat ini, rekrutmen pendamping dana desa diurus oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Para pendamping itu akan membantu desa mengelola dana desa yang diterima dari pemerintah pusat.
Anggaran dana desa tahun ini naik dua kali lipat dari 2015, yakni sebesar Rp 46
triliun dengan tiap desa menerima sekitar Rp 600 juta. Dana desa memiliki tiga prioritas
peruntukan, meliputi pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, dan
peningkatan ekonomi lokal.
Baca juga:
Pendamping Desa Di Jawa Tengah Belum Siap
Bondowoso Buka Klinik Konsultasi Dana Desa
Editor: Dimas Rizky
