KBR, Banyuwangi - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, meminta Kementerian Dalam Negeri agar pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kembali dilakukan di kecamatan. Sebab Pencetakan e-KTP di Dinas Kependudukan seperti saat ini, dinilai menghambat pelayanan publik.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat ke Menteri Dalam Negeri terkait hal ini. Kata dia, sebelum e-KTP berlaku, Banyuwangi telah menerapkan pencetakan KTP di kecamatan sejak empat tahun lalu.
Saat dicetak di kecamatan, KTP bisa selesai dalam lima menit. Keuntungan lainnya menurut Anas, percetakan KTP di kecamatan juga memudahkan bagi warga yang tinggal di pelosok-pelosok desa.
Namun sejak e-KTP dicetak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, prosesnya bisa berhari-hari, karena antrean bertambah banyak. Selain itu, warga yang rumahnya jauh terpaksa harus menempuh waktu berjam-jam, dan secara otomatis biaya transportasi juga bertambah banyak.
“Ini KTP ini jalan mundur sekarang, Banyuwangi dulu sudah punya program KTP lima menit selesai dengan program pencetakan di kecamatan. Sekarang ada aturan Kemendagri baru dicetak di tingkat kabupaten ini mundur bagi kami,” kata Abdullah Azwar Anas, Senin (20/4/2015).
“Saya hari ini berkirim surat ke Kemendagri mohon kiranya diperbolehkan kembali dicetak di kecamatan.Pemda siap tidak perlu anggaran dari pusat untuk membeli alat pencetakan. Kasihan rakyat ini biasanya cetak di kecamatan sekarang ngantre di kabupaten.”
Abdullah Azwar Anas memperkirakan, harga alat cetak hanya Rp 50 juta per unitnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi, Sujani, mengatakan, setiap hari ada 400-500 pemohon e-KTP. Sedangkan kuota sesuai ketersedian blanko, hanya 100-150 lembar e-KTP yang bisa dicetak per harinya. Sehingga kata Sujani, Pelayanan KTP jadi menumpuk.
Editor: Antonius Eko
