Pemerintah Pusat Dinilai Tak Peduli Nasib TKI Ilegal

KBR68H, Nunukan – Pemerintah Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara menuding pemerintah pusat di Jakarta tidak peduli terhadap nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal yang dideportasi melalui Nunukan.
 
Wakil Bupati Nunukan Asmah Gani mengatakan,  pemerintah pusat tidak pernah memberikan bantuan kepada pemerintah  daerah  untuk menangani TKI illegal yang dideportasi dari Malaysia.

Keberadaan Satgas Penanggulangan Permasalahan TKI di Nunukan juga  terbangkalai  karena  tidak adanya dana operasional.

“Sementara ini Satgas  tidak berfungsi. Alasannya sampai  hari ini kita tidak pernah mendapat bantuan  apapun dari pusat, tidak pernah ada. Sudah hampir 2 tahun ini tidak ada. Kita di pemerintah daerah tidak ada hak untuk menganggarkan dana.” Ujar Asmah Gani kepada KBR68H di kantor pemerintah daerah Rabu 30/04/2014.

Asmah Gani  menambahkan Pemda Kalimantan Utara terpaksa menganggarkan hingga Rp. 700 juta rupiah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) th 2014 untuk memulangkan TKI  illegal yang terlantar dan TKI yang mengalami gangguan jiwa yang dideportasi melalui Nunukan.

Hingga akhir Bulan April 2014 lebih dari 1000 TKI illegal dideportasi melalui Nunukan. Sementara TKI yang mengalami gangguan jiwa berkeliaran di kota Nunukan jumlahnya lebih dari 10 orang.


Editor: Luviana