DKI Buka Akses Transaksi Bank ke BPK

KBR68H, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan akses kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk masuk ke seluruh data transaksi keuangan DKI di tiga bank milik negara. Bank itu di antaranya Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, mengatakan BPK setiap saat bisa menelusuri sekaligus mengawasi aliran dana DKI secara online. Menurutnya, sistem ini mampu meminimalisir dan mencegah penyimpangan anggaran di tubuh pemerintah. Jokowi menegaskan akan mengadopsi sistem tersebut bila nanti terpilih menjadi presiden.

"BPK sudah siap, ini sudah matching, tinggal pelaksanaan, sehingga setiap setiap transaksi yang ada di rekening, setiap kegiatan yang ada di DKI bisa dipantau, dimonitor oleh BPK, saya kira itu sistem yang dibangun dalam rangka mempersempit, menghilangkan kesempatan orang untuk menyimpang-nyimpang. Sistem yang baik akan dipakai, sangat baik, negara-negara yang transpran akan menjadi negara yang baik," kata Joko Widodo di Gedung BPK, (16/4).

Hari ini Jokowi menandatangani nota kesepahaman dengan BPK RI dan tiga bank BUMN di Gedung BPK. Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Gubernur Jakarta Joko Widodo, Ketua BPK Hadi Poernomo, serta Direktur Utama BNI, BRI dan Bank Mandiri.

Sebelumnya, pada Desember tahun lalu, DKI juga memberi akses kepada BPK terhadap data transaksi di Bank DKI. Jakarta merupakan daerah pertama yang memberikan komitmen transparansi keuangan kepada BPK.

Editor: Pebriansyah Ariefana