Desak Pelibatan Masyarakat Dalam Pendataan KJP

KBR68H Jakarta - LSM Anti Korupsi Indonesia Corruption Watch ICW mendesak Pemprov DKI Jakarta melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar KJP yang saat ini sudah berjalan. Koordinator Pemantauan Pelayanan Publik ICW Febri Hendri mengatakan, minimnya keterlibatan masyarakat menjadi salah satu sebab distribusi KJP tidak tepat sasaran. (Baca: 79 Ribu Kartu Jakarta Pintar Salah Sasaran). Dia meminta, Pemprov DKI Jakarta untuk mengumumkan para penerima KJP secara terbuka kepada publik.

"Tuntutan kamikan data KJP itu diverifikasi ulang, ditertibkan ulang, dan juga mekanisme prosedur dan dicek apakah mekanisme itu berjalan dengan baik di masing-masing sekolah dan melibatkan masyarakat luas. Karena selama inikan tidak diumumkan data anak penerima KJP, kenapa dia menerima, tidak jelas alasannya," kata Febri Hendri, (13/4).

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri menambahkan, akan melakukan dialog dengan KPK, Dinas Pendidikan Jakarta, dan Inspektorat DKI Jakarta untuk membahas pembenahan sistem Kartu Jakarta Pintar.

Sebelumnya, ICW mencatat sedikitnya 79 ribu siswa atau sekitar 20 persen penerima Kartu Jakata Pintar salah sasaran. ICW mengkritik pola pendataan penerima KJP yang dilakukan Dinas Pendidikan Jakarta masih buruk.

Editor: Rumondang Nainggolan