KBR68H, Jakarta – Komite Pemantauan Pelaksaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta Pemerintah Gorontalo untuk mengutamakan reformasi mendasar, ketimbang mengeluarkan paket kebijakan anti-selingkuh.
Menurut Juru Bicara KPPOD Robert Endi Jaweng, sistem reformasi menyeluruh lebih penting ketimbang paket kebijakan yang baru dikeluarkan itu. Reformasi ini bisa dilakukan mengacu pada rencana induk reformasi birokrasi yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.
“Road map reformasi birokrasi itu ada, tahun 2012 sudah dibuat. Salah satunya adalah soal perilaku seorang PNS, dan itu diterjemahkan ke dalam Pakta Integritas,” kata Robert.
Ia menyayangkan langkah Gorontalo yang justru tidak masuk ke ranah rekening gaji PNS untuk menilik perilaku birokrasi atau soal Pakta Integritas. “Ini justru sesuatu yang mendasar,” katanya.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kemarin memerintahkan seluruh PNS untuk menghadiri salat berjamaah dan ibadah keagamaan untuk mencegah perselingkuhan.
Itu adalah aturan terbaru yang dikeluarkan Gorontalo dalam upaya mencegah perselingkuhan di kalangan PNS. Awal bulan ini, Gorontalo mengeluarkan aturan yang mewajibkan seluruh PNS untuk mengikuti ibadah berjamaah dan hadir di ceramah agama selama 30 menit setiap Jumat untuk mencegah PNS berkhianat dari pasangannya. Maret 2013 lalu, Habibie juga memerintahkan setiap PNS laki-laki untuk mengirimkan gaji mereka ke rekening istri supaya uang tersebut tak dihabiskan dengan selingkuhannya dengan alasan ‘laki-laki tidak bisa mengontrol diri sendiri’. Sementara Juli tahun lalu, keluar aturan yang melarang pekerja laki-laki untuk memiliki sekretaris perempuan.
Editor: Citra Dyah Prastuti
