KBR68H, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu ) Nusa Tenggara Barat menetapkan Kabupaten Lombok Timur paling rawan terhadap politik uang. Ketua Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu NTB, Bambang Karyono mengatakan, kabupaten itu rawan karena banyak calon anggota legislatif menjanjikan imbalan. Untuk itu, ia akan memberi pengamanan ganda terhadap kabupaten itu.
"Proses input data dan informasi itu sejak lama. Dulu ada yang merencanakan akan memberi sesuatu pada kapan. Kemudian, seiring waktu berjalan ada caleg menjanjikan pada waktu yang sama. Pada waktu berikunya juga begitu, sampai pada masa terakhir pada masa tenang itu, satu pemilih dijanjikan lima caleg. Lombok Timur itu menjadi posisi tertinggi karena penguasa yang ada di sini berasal dari sana. Banyak caleg petahana juga berasal dari sana," ujar Ketua Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu NTB Bambang Karyono ketika dihubungi KBR68H, Minggu (06/04).
Ketua Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu NTB, Bambang Karyono menambahkan, Kabupaten Bima dan Lombok Barat juga termasuk kabupaten rentan politik uang. Untuk itu, Bawaslu mengaku sudah bekerjasama dengan kepolisian untuk mencegah politik uang pada pencoblosan Pemilu Legislatif 9 April nanti.
Editor: Fuad Bakhtiar
