SBY: Bendera Aceh Bisa Picu Konflik Baru

KBR68H, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tidak menggunakan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bendera Aceh.

Presiden mengatakan penggunaan lambang GAM dalam bendera Aceh adalah kemunduran dari perdamaian Helsinki antara Indonesia dan GAM pada 2005 lalu. Selain itu juga bisa memicu konflik baru di Aceh. Karena itu Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyelesaikan masalah ini paling lambat 2 minggu.

"Saya sudah keluarkan amnesti kepada seluruh anggota GAM. Dan kemudian tentunya pikiran-pikiran yang bisa ditafsirkan sebagai kelanjutan gerakan pemisahan diri itu juga harus dihentikan. Di situlah kita harus meletakkan bagaimana isu lambang daerah di Aceh ini. Saya masih berharap dalam satu dua minggu itu selesai dan kemudian tidak ada lagi gangguan apa pun atas masalah-masalah itu. Merah Putih harus berkibar di seluruh tanah air, itu bendera kita dan daerah bisa saja memiliki lambang tetapi sesuai ketentuan yang berlaku," jelas SBY dalam Jumpa Pers di Masjid Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (5/4).

Presiden Yudhoyono akan memanggil Gubernur Aceh Zaini Abdullah untuk membicarakan polemik lambang Aceh. Dia ingin masalah lambang GAM dalam qanun Aceh bisa direvisi tanpa menimbulkan konflik.

Pemerintah Daerah Nangroe Aceh Darusalam (NAD) mengesahkan Perda nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan lambang Aceh, 25 Maret lalu. Bendera tersebut didesain menyerupai dengan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pengesahan lambang Aceh ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak.