Rel Kereta Api di Lumajang Akan Diaktifkan

KBR68H, Lumajang– Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten ( Bappekab ) Lumajang, mulai melirik pemanfaatan rel kereta api  karena selama ini keberadaan rel kereta api di Lumajang tidak dimanfaatkan maksimal.
 
Stasiun Klakah merupakan satu – satunya stasiun kereta api yang sampai saat ini masih aktif di Lumajang,  walaupun keberadaannya tidak semaksimal seperti puluhan tahun lalu. Kepala Bappekab Lumajang, Indah Amperawati mengatakan, pihaknya mulai memikirkan bagaimana stasiun klakah tersebut menjadi salah satu stasiun transit untuk penumpang. Apalagi berdasarkan evaluasi Satlantas Polres Lumajang salah satu faktor meningkatnya kasus kecelakaan di Lumajang adalah semakin banyaknya kendaraan, baik roda 2 ataupun roda 4 yang tidak sebanding dengan perkembangan kondisi jalan di Kabupaten Lumajang.

“Kita sudah memasukkan ke dalam tata ruang wilayah lumajang, bahwa kita berkeinginan PT. KAI untuk kembali memfungsikan stasiun klakah, mereka tidak hanya lewat tetapi seperti beberapa puluh tahun yang lalu menjadi stasiun yang itu memang stasiun transit untuk penumpang,"ungkap Indah Amperawati.

Indah mengakui rencana tersebut berkaitan dengan Program Pemerintah Jawa Timur, yang akan mengatifkan kembali rel kereta api untuk sarana transportasi pengangkut hasil pertambangan. Pasalnya Lumajang  merupakan penghasil pasir yang cukup besar. Namun, Indah tidak bisa memastikan kapan rencana tersebut akan direalisikan, karena  PT. KAI dan Pemerintah harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan masalah baru pada masyarakat.

Apalagi mayoritas bangunan yang ada di sepanjang jalur rel kereta api sudah menjalin kontrak dengan pihak PT. KAI walaupun tidak permanen. Karena itu harus ada koordinasi lebih lanjut melihat banyaknya lokasi rel kera api  yang sudah beralih fungsi menjadi rumah tinggal maupun tempat usaha.

"Kita masih menunggu dan tidak dalam waktu dekat ini, karena bagaimanapun tentunya PT. KAI juga harus mensosialisasikan ini sejak jauh – jauh hari, sejak lama dan harus mengakomodir karena kita tahu masyarakat kita banyak menempati tanah – tanah yang dimiliki PT.KAI meskipun mereka sudah menjlin kontrak yang itu tidak permanen. Tetapi kan kita yang mempunyai masyarakat harus paham bahwa masyarakat itu juga butuh tempat berlindung yang saat ini sudah menjadi rumah mereka oleh karena itu harus dibicarakan dan tidak harus saat ini,” tambah Indah Amperawari

Dengan adanya sinergi dan komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan pihak PT.KAI sehingga tidak terjadi konflik di kalangan bawah seiring dengan bergulirnya Rencana Program Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Sumber: Radio Semeru FM