Puluhan Caleg Perempuan di NTB Dibekali Keterampilan Politik

KBR68H, Mataram- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah NTB berupaya memperkuat dan mendorong keterwakilan perempuan di parlemen. Puluhan calon legislatif (caleg) perempuan dari beberapa kabupaten kota di NTB menggelar workshop terkait peningkatan keterampilan politik caleg perempuan. Kegiatan berlansung selama tiga hari dari tanggal 8 – 11 April di Senggigi Lombok Barat.

Sekretaris wilayah KPI NTB, Sri Sustini mengatakan, peserta workshop sebanyak 28 orang yang berasal dari 11 parpol. Ia mengatakan, kuota 30 persen perempuan di komposisi caleg harus dimaksimalkan oleh kaum perempuan sehingga mereka bisa duduk di kursi parlemen. Pihaknya ingin terus meningkatkan kualitas perempuan melalui sejumlah diskusi yang dilakukan KPI.

”Kadang-kadang pun dari resources (sumber daya) teman-temen perempuan juga masih dianggap lemah, oleh karenanya kami dari KPI ingin memberikan sesuatu untuk perjuangan perempuan agar kualitas perempuan meningkat” katanya.

Sri Sustini menerangkan, KPI akan melakukan sesuatu yang kongkrit dalam rangka memperjuangkan politik perempuan. Pasca kegiatan workshop, KPI akan melakukan pemetaan kekuatan caleg perempuan pada masing-masing dapil yang sudah ditentukan. Nantinya KPI akan membuat satu komitmen kepada perempuan baik yang duduk di legislatif maupun di luar legislatif untuk memperkuat posisi perempuan.

Ia menilai, menyatukan persepsi perempuan dalam wadah KPI cukup efektif dalam dunia politik. Kapasitas yang mereka miliki di legislatif sudah terlihat bagus sehingga hal itu bisa menjadi salah satu indikator keberhasilan KPI.

”Mudah-mudahan perempuan ini memberikan makna ditempatnya masing-masing. Beberapa teman yang berada di DPR sudah sangat terlihat seperti ibu Nyanyu Ernawati di Kota Mataram, ibu Nurul Adha di Lombok tengah serta Ibu Sarkawi  di Lombok Timur. Itu adalah temen-teman kami di KPI,”ujarnya.

Pihaknya menginginkan agar legislatif perempuan di DPRD bisa mencapai 30 persen. KPI memang merancang strategi-strategi untuk memenuhi kuota itu, karena kuota tersebut merupakan ruang bagi perempuan dalam politik.

Anggota KPI berada di wilayah pedesaaan. Tempat urun rembug perempuan bernama balai perempuan yang jumlahnya hampir 200 unit di provinsi NTB. Di balai perempuan itulah tempat ibu-ibu mendiskusikan segala hal. Jika ada kasus yang besar bisa diselesaikan di sekretariat cabang.

”Contohnya ada anggota kami yang jadi TKW di Malaysia, kemudian disana bermasalah. Dia disekap oleh majikannya. Dia berusaha melempar surat dari apartemen yang isinya siapa saja yang menemukan surat ini tolong hubungi sekretaris KPI di nomor yang teah dicantumkan. Sampailah ke kami, kami bersurat ke BNP2TKI ke kedutaan. Langsung dia ditolong. Itulah yang kami lakukan,” kata Sustini.

Sementara itu Pokja Reformasi Kebijakan Publik KIP Dewi Komalasari mengatakan, workshop dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keterampilan politik caleg untuk menghadapi pemilu legislatif mendatang. Dalam kegiatan ini, KPI juga menyodorkan materi-materi yang berkaitan dengan etika politik agar nanti perempuan yang sudah menjadi anggota legislatif bisa terhindar dari semua kasus yang merugikan, seperti kasus korupsi.

Sumber: Radio Global FM Lombok