Pengamat: Perda Batubara di Jambi Menyimpang

KBR68H, Jambi - Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Angkutan Batubara dinilai memiliki banyak penyimpangan dalam proses penyusunannya.

Pengamat Hukum dan Perundang-undangan Universitas Jambi, Helmi mengatakan, ada dua alternatif yang bisa dilakukan untuk perda ini yakni diuji-materilkan ke Mahkamah Agung atau direvisikan kepada DPRD Jambi.

Menurut Helmi, perda ini akan bisa lebih efektif lagi dengan mencabut Pasal 6-nya, karena ada penyeludupan hukum terhadap Pasal 5. Sebab, Pasal 5 Perda No.13/2013 ini mewajibkan setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi melalui jalan khusus atau jalan sungai. Sedangkan Pasal 6 menekankan kebebasan berinvestasi saja, meski ada tuntutan untuk berkeadilan ekonomi.

Sementara itu, pejabat di Biro Hukum dan Sekretaris Daerah Jambi menilai, Perda No.13/2013 ini memang tidak mengatur soal moratorium batubara. Sebab, hal teknis dan rinci seperti itu telah ada dalam bentuk perundang-undangan.

Sumber: Jambi FM