Pemkab Lumajang: Kita Perhatikan Jalan Lintas Timur

KBR68H, Lumajang – Kepala Dinas Perhubungan ( Dishub ) Lumajang, Jawa Timur, BEP Winarno, menolak tudingan dari sebagian masyarakat  bahwa Jalur Lintas Timur ( JLT ) kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Menurut dia, JLT sudah diresmikan oleh pemerintah. Peresmian yang dilakukan sama sekali tidak dengan kegiatan seremonial .

Menurutnya pemerintah telah banyak melakukan berbagai upaya, hanya saja masih terkendala anggaran. Ada beberapa hal yang saat ini masih dipersiapkan oleh dishub terkait rekayasa lalu lintas untuk JLT.

“JLT kapan di resmikan ? sudah diresmikan itu, jadi peresmian itu bisa seremonial bisa tidak, jadi tidak harus slametan atau apa, dan kewenangan itu ada pada dinas pu karena yang punya jalan itu pu, sedangkan dishub itu rekayasa lalu lintas, jadi kalau jalan sudah bisa digunakan kita masang rambu, trus mengarahkan bus kesana, buspun juga tidak serta merta ke sana karena itu berdampak pada ongkos, “ ungkap Winarno.

Sementara itu terkait trayek JLT, menurut dia, tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, banyak yang menjadi pertimbangan untuk mengoperasikan jalur baru, tidak cukup karena kondisi jalannya bagus langsung dibuka jalur baru. Banyak pertimbangan yang harus dilakukan diantaranya dari sisi sisi ekonominya, keamanan dan keselamatan.

“Masyarakat nanti, jadi yang dari timur umpamanya bus kita arahkan ke JLT itu akan tambah ongkos, kalau dari yosowilangun – lumajang sekarang Rp. 700 mungkin kalau sudah dilakukan pengalihan bisa sampai Rp. 800 – 900, yang kedua masyarakat harus nambah lagi kalau masuk ke lumajang yaitu dari pertigaan tukum ke lumajang dan yang ke tiga kami harus menata Lin ( angkutan dalam kota ) itu harus siap mengangkut dari persimpangan JLT sampai ke kota,”  tambah Winarno.

Winarno juga menambahkan sejauh ini pihaknya sudah melengkapi untuk rekayasa lalu lintas, diantaranya traffic light, rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, selain itu dirinya juga telah melakukan koordinasi dengan pengusaha dan sopir angkutan umum untuk perubahan rute.

Untuk perubahan rute sendiri menurut Winarno ada dua hal yang harus dipersiapkan. Pertama rute dalam kota Lumajang harus diatur dalam peraturan bupati dengan berbagai kesiapannya. Kedua rute untuk bus ( antarkota dalam propinsi ) harus ada koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur karena masuk wewenang propinsi.

Sebelum rute dialihkan semua fasilitas harus dipenuhi, tetapi ada beberapa kendala untuk JLT. Salah satunya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) yang masih belum terpenuhi sehingga sampai saat ini peralihan rute masih belum bisa dilakukan. Tetapi Winarno yakin untuk tahun ini PJU bisa segera direalisasikan dan pihaknya juga akan menambah pos polisi dari dua menjadi tiga pos polisi.

Sumber: Radio Semeru