Pegawai Dinas PKD Deli Serdang Tipu Wajib Pajak

KBR68H, Lubuk Pakam - Masyarakat dan para wajib pajak (WP) di Deli Serdang, Sumatera Utara, dihimbau untuk lebih waspada dalam membayar pajak daerah ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) Pemkab Deli Serdang. Pasalnya bertabur oknum-oknum perampok pajak daerah dari sektor rumah makan dan pajak reklame  mengatasnamakan instansi ini untuk menarik pajak dari para WP. Sementara pajak yang dibayarkan oleh para WP tidak masuk ke kas daerah. Sehingga WP harus membayar dua kali karena dianggap menunggak.

Modus yang dilancarkan para oknum petugas tergolong rapi dengan menerbitkan kwitansi tanda terima pajak daerah yang disetorkan wajib pajak, lengkap dibubuhi tanda tangan dan stempel dinas pengolaan keuangan yang sepintas kelihatan asli. Namun pajak yang sudah diterima dari para wajib pajak itu, oleh oknum pegawai dinas ternyata tidak disetorkan ke kas daerah.

Hal itu diketahui setelah beredarnya surat teguran dari pihak dinas terhadap para WP, yang menyatakan bahwa terjadi pengunggakan pajak. Seperti dialami Nurkinta Saragih, seorang pengusaha SPBU di Desa Pagar jati Lubuk Pakam. Pihaknya telah membayar pajak reklame SPBU untuk tahun 2012 sebesar Rp 2.212.500, tertanggal 10 Mei 2012 silam, yang disetorkan kepada Ketua Bidang Pendataan Dinas PKD berinisial IK.

Oleh oknum IK, diterbitkanlah Tanda bukti penerimaan pajak berkop surat dinas Pengolaan Keuangan daerah nomor register 73/Rekl/DPKD/2012. Dengan ayat penerimaan 4.1.104.01 dibubuhi tanda tangan dan stempel dinas. Namun tidak diduga pengusaha ini mendapat surat dari PKD, yang isinya pemberitahun penunggakan pajak reklame pada tahun 2012.

Sontak surat pemberitahuan itu membuatnya terkejut dan langsung mendatangi dinas PKD dengan, membawa bukti setoran pajak. Setelah dipertanyakan kepada petugas di kantor PKD Deli serdang, pihak PKD menyatakan bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak disetorkan oleh oknum IK ke kas daerah, sehingga pihak dinas tetap menyatakan wajib pajak masih menunggak.

Kabid pendapatan Dinas PKD Deli Serdang, M.Hammaryan Ritonga, membenarkan bahwa pajak reklame tahun 2012 yang dibayarkan Nurkinta Saragih tidak disetorkan oleh oknum IK ke kas daeerah yang sat menjabat kabit pendataan. Dengan tidak disetorkan ke kas sehingga tidak dapat diterbitkan Surat Ketetapan pajak (SKP) kepada para wajib pajak.

Dijelaskan, sejak ia dipercaya sebagai kadib Pendapatan, pihaknya telah menemukan setidaknya 50-an pengusaha yang komplain tentang pembayaran pajak reklame dan restoran. Semua pajak yang diterima dari para wajib pajak ditilap habis tidak disetor ke kas daerah. Menurutnya sedikitnya ada 6 orang staf di dinas itu permainan mafia yang kerjanya ‘merampok” uang negara dari sektor pajak.

Keenam oknum tersebut, masing-masing memiliki kop surat dan stempel dinas, bahkan SKP juga dipalsukan. ”Ada enam orang staf disini yang kerjanya hanya merampok pajak daerah, tetapi mereka sudah dimutasi ke instansi lain,"jelas Hammaryan dengan tidak menyebutkan inisial keenam oknum dimaksud.

Sejatinya, proses pembayaran pajak yang sah, lanjut Hammaryan, dinas PKD menerbitkan Surat Ketetapan pajak Daerah (SKPD) kepada para WP, lalu WP menyetorkannya ke Bank yang dihunjuk, kemudian Slip pembanyaran dari Bank diserahkan  ke PKD, baru diterbitkan SKP-nya. “Jika ada oknum yang meminta pembayaran langsung jangan dilayani, itu mafia",tegas kabid yang menjabat sejak juli 2012 silam itu.

Terkait kerugian yang dialami para wajib pajak, M Hammaryan menyarankan agar para wajib pajak yang merasa dirugikan untuk melaporkankannya ke pihak berwajib. Karena tidak mungkin pihaknya bisa menarik uang yang disetorkan para wajib pajak itu dari oknum-oknum tersebut. Terlebih mereka sudah dimutasikan ke instansi lain.

Sumber: Star News