Paripurna DPRD NTB Berlangsung Panas

KBR68H, Mataram - Rapat paripurna DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan agenda laporan komisi-komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur NTB akhir tahun 2012 dan akhir masa jabatan 2008-2013 yang digelar Selasa (16/04) berlangsung panas.

Situasi panas bermula saat Gubernur M Zainul Majdi meninggalkan ruangan rapat paripurna untuk menghadiri klarifikasi dan verifikasi  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) cagub-cawagub NTB.

Sejumlah anggota DPRD NTB menilai, rapat paripurna tidak sah karena gubenur meninggalkan ruangan sebelum rapat selesai digelar. Apalagi wakil gubernur saat itu tidak hadir dalam rapat. Patompo Adnan dari Fraksi PKS mengatakan, gubernur tidak bisa diwakili oleh Sekda NTB, sehingga wajib hukumnya kepala daerah hadir.

”Kita mau perdengarkan siapa laporan ini? Mau perdengarkan Sekda?. Mestinya pimpinan lebih jeli melihat hal ini sehingga beliau mendengar apa yang kita katakan pada hari ini terhadap apa yang telah beliau lakukan selama lima tahun. Jika beliau tidak bisa hadir, maka hadirkan wakil gubernur. Jika tidak, kita tutup sidang ini,” kata Patompo.

Silang pendapat soal boleh tidaknya rapat paripurna dilanjutkan tanpa kehadiran gubernur terdengar lewat hujan interupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD NTB secara bergiliran. Nuansa politis cukup terlihat, dimana fraksi pendukung calon petahana TGH M Zainul Majdi menginginkan agar rapat paripurna tetap dilanjutkan.

Wartiah dari Fraksi PPP mengatakan, kehadiran gubernur NTB sudah masuk dalam daftar hadir. Selanjutnya pada awal rapat, pimpinan sudah memberikan permakluman bahwa gubernur tidak akan menghadiri kegiatan sampai selesai dan peserta rapat dapat menyetujuinya. Dengan demikian, Fraksi PPP menghendaki agar rapat paripurna tetap dilanjutkan.

Pimpinan rapat H.Lalu Moh Syamsir mengambil keputusan untuk menskors rapat paripurna sampai pukul 20.00 Wita. Keputusan itu diambil setelah memanasnya perdebatan antara peserta rapat dengan pimpinan dewan.

Gubernur NTB M Zainul Majdi tidak banyak berbicara saat meninggalkan ruangan rapat paripurna. Ia mengatakan, klarifikasi LHKPN oleh KPK dilakukan di kediaman pribadinya di Pancor, Lotim. Gubernur tidak menyampaikan berapa taksiran harta kekayaannya saat ini.

Sumber: radio Global FM Lombok