Mendagri: Pemprov Aceh Harus Fokus Sejahterakan Warga, Bukan Bendera Daerah

KBR68H, Jakarta - Pemerintah meminta pemerintah Provinsi Aceh lebih memusatkan kinerjanya pada upaya menyejahterakan rakyat, ketimbang mengurusi lambang atau bendera daerah. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga meminta pemerintah Aceh tidak mengibarkan bendera bulan bintang selama proses klarifikasi. Menurut Gamawan, pemerintah Aceh diminta menerima 12 ketentuan klarifikasi dari pemerintah. Salah satu poin klarifikasi yakni soal lambang daerah yang tak boleh menyerupai lambang organisasi terlarang atau separatis.

“Saya kira setelah kita mengadakan perdamaian dengan Aceh, mestinya Aceh fokus pada masalah mensejahterakan rakyat, bukan malah terusik dengan persoalan lambing, bendera yang kecil-kecil begitu. Kan wujud perdamaian itu sudah ada dalam UU, PPnya, kisi-kisinya jelas, kalau membahas menyangkut dengan Aceh harus dibicarakan dengan Aceh, itu semua jelas dalam UU,”kata Gamawan di Kantor Presiden, Rabu, (03/04).

Sebelumnya, pemerintah meminta Aceh menghapus gambar lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam bendera daerah yang baru disahkan. Pemerintah akan langsung berdiskusi dengan pemerintah Aceh soal qanun penetapan lambang Aceh. Jika Aceh tidak ingin mengubah lambangnya, maka Presiden SBY akan membatalkan penetapan peraturan khusus daerah atau qanun Aceh.