LSM: Pembentukan KKR Aceh Tak Perlu Tunggu Pemerintah Pusat

KBR68H, Jakarta - Koalisi LSM di Aceh siap mengawal dan membantu DPR Provinsi Aceh dalam menyusun Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR.

Direktur Eksekutif NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad mengatakan DPR Aceh tidak perlu mempersoalkan pemerintah pusat yang sampai saat ini belum menunjukkan iktikad baik membentuk KKR Nasional.

Zulfikar menegaskan KKR diperlukan untuk mengungkap fakta-fakta pelanggaran ham yang terjadi di Aceh selama masa konflik TNI dengan Gerakan Aceh Merdeka.

Pembentukan Qanun KKR Aceh mendapat legitimasi melalui Undang-undang Pemerintahan Aceh.

"Karena dia turunan dari UU PA, jadi bentuknya nanti Qanun. Jadi dengan Qanun nanti pemerintah pusat nanti memeriksa seperti biasa, konsultasi terhadap qanun-qanun yang dihasilkan pemerintah Aceh. Kalau pun KKR nasional harus dibentuk, tentu akan berpengaruh terhadap seluruh kasus HAM di Indonesia. Kalau KKR Aceh, ya Aceh saja."

Direktur Eksekutif NGO HAM Aceh Zulfikar Muhammad mengatakan para korban konflik Aceh hanya berharap agar KKR bisa membuka fakta-fakta kasus pelanggaran HAM ke publik dan memperjuangkan hak-hak korban.

Saat ini DPR Aceh mulai menggali masukan dari masyarakat untuk membuat Qanun atau Peraturan Daerah tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Qanun ditargetkan rampung sebelum akhir 2013.

Sejumlah kelompok korban dan keluarga korban konflik mengklaim selama ini mereka tidak mendapat perhatian maupun kompensasi. Padahal, Undang-undang Pemerintahan Aceh pada 2006 telah mengamanatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.