Kontras : Segera Bentuk KKR untuk Konflik Aceh

KBR68H, Jakarta - Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bagi para korban pelanggaran HAM di Aceh di masa lalu diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta yang terjadi selama masa konflik di Aceh.

Koordinator Kontras Aceh Gilang Destika mengatakan, hingga kini para korban kekerasan masih terus menuntut keadilan. Kata dia sebagian besar dari mereka masih mengalami trauma dan butuh program pemulihan yang jelas dari Pemerintah.

"Jadi harapan kita dengan KKR yang nanti ada di Aceh itu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang ada di Aceh. Jadi kan disitu dalam KKR Aceh kan ada pengungkapan kebenaran, ada pencatatan-pencatatan oleh negara dan pelurusan sejarah oleh negara. Satu lagi ada keadilan bagi warga. Ada pemenuhan hak reparasi bagi korban. Reparasi itu banyak hal, bukan pemberian kompensasi saja tapi juga pemulihan nama baik bagi korban dan juga ketidak berulangan atas kasus yang terjadi. Itu dalam tataran konsep KKR yang ada di Aceh," jelas Gilang usai acara peluncuran laporan Amnesty International tentang Pelanggaran HAM di Aceh di Hotel Aryaduta, Jakarta (18/4).

Kemarin Amnesty International meluncurkan laporan tentang kasus pelanggaran HAM di Aceh sejak berstatus Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989. Dalam laporannya disebutkan para korban konflik hingga kini masih terus menuntut keadilan kepada pemerintah pusat.

Salah satunya dengan mendesak pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Nasional. Karena tidak direspon akhirnya DPR Aceh berinisiatif membentuk KKR Aceh. DPR Aceh berjanji akan menyelesaikan peraturan daerah tentang KKR sebelum masa jabatan berakhir awal tahun depan.