Kawasan Ekonomi Khusus di Maluku Belum Miliki Legalitas Hukum

KBR68H, Ambon - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Maluku, Zulkifli Anwar mengatakan, rencana penetapan dua kabupaten yakni  Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan  Kabupaten Buru Selatan di Propinsi Maluku untuk menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK) masih membutuhkan waktu yang panjang. 

Menurut dia, kondisi KEK sekarang ini masih dalam tahap perampungan desain. Untuk menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus harusnya melalui pemerintah propinsi  dan akan dilanjutkan ke pemerintah pusat.

Zulkifli menjelaskan untuk penetapan kawasan KEK hingga saat ini masih berproses. Ia menambahkan  usulan untuk penetapan daerah kawasan ekonomi khusus harus tergambar di dalam proposal project, namun sampai dengan saat ini proposal masih digagas.

Untuk itu, dia meminta Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB)  Jakobus Putilehalat yang belakangan ini selalu getol menghebohkan kawasan ekonomi khusus perlu memperhatikan hal- hal penting terkait dengan prasyarat pemenuhan kawasan KEK seperti  legalitas hukum.

Sumber: Radio DMS