DPRD Cirebon: Pemkot Belum Serius Benahi PKL

KBR68H, Cirebon - Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Cirebon, Jawa Barat, cukup menghawatirkan, karena mereka menjajakan dagangannya di sebagian besar trotoar, yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Mereka bertumbuhan bak jamur di musim hujan, dari yang berupa bangunan sementara/knock down hingga bangunan permanen, bahkan di dalamnya terdapat fasilitas listrik untuk penerangan dimalam hari. PKL yang sebagian besar beroperasi pada malam hari ini, kebanyakan menjual jenis dagangan yang tidak jauh berbeda satu dengan lainnya yakni wedang jahe susu (wejasu), susu murni, kopi/kopi susu, roti bakar, jagung bakar, ikan laut bakar, dll. Jam operasinya pun rata-rata hampir serentak dimulai pukul 17.30 wib hingga larut malam.

Pejalan kaki tentu kehilangan haknya, sekaligus menempatkan mereka dalam bahaya karena pejalan kaki dipaksa berjalan di tepi jalan raya, yang mengancam keselamatan bagi kaum pedestrian. Perebutan tempat antara pejalan kaki dan PKL sudah berlangsung lama, kegiatan penertiban yang dilakukan dinas terkait belum membuahkan hasil memuaskan, pasalnya pejalan kaki hingga kini makin tersisih dengan keberadaan PKL yang jumlahnya kian bertambah. Situasi seperti ini membuat dilema Pemerintah Kota; pemerintah menginginkan sebuah kota yang nyaman bagi warganya, tetapi di sisi lain trotoar merupakan tempat yang strategis untuk mencari nafkah.

Ditemui disela-sela kegiatan penertiban PKL di Kecamatan Kesambi, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamomg Praja (Satpol PP) Kota Cirebon Asep Kurnia mengatakan, apapun yang terjadi PKL yang tidak sesuai dengan peraturan akan dibongkar. Ia mengaku, selalu memberikan sosialisasi dahulu sebelum melakukan penertiban. Jika PKL tidak mematuhi batas waktu pembongkaran yang telah ditetapkan, maka bangunannya akan dibongkar. Namun ada saja halangan dalam melakukan penertiban tersebut, mulai dari ancaman hingga klaim perizinan dari pihak tertentu, kerap ditemui di lapangan. “Ini menyangkut wibawa pemerintah, apapun yang terjadi kami harus melakukan penertiban karena kami bergerak sesuai dengan peraturan,” tegasnya.

Di tempat terpisah, anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon Dani Mardani mengatakan, permasalahan PKL merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Hal ini  karena menyangkut peran pemerintah sebagai penegak peraturan perundang undangan. “Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah 41 tahun 2007, tentang penataan dan pembinaan PKL,” tegas Dani.

Terlebih Kota Cirebon merupakan salah satu dari 12 Kota di Indonesia yang menjadi pilot projek untuk program penataan dan pembinaan PKL. Ia melanjutkan, cita-cita Kota Cirebon mengubah Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) pupus sudah. Pasalnya belum ada respon positif dari pemerintah kota untuk mewujudkannya. Bahkan peraturan mengenai penataan PKL tertuang dalam Rencana Tata Ruang Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon.

Selain itu, pemerintah Kota sendiri memiliki tiga pilihan yang bisa dijadikan solusi yakni mengijinkan PKL berjualan di beberapa titik dengan ketentuan lapaknya harus knock down, menyiapkan ruang khusus bagi PKL, dan pemerintah memfasilitasi kerjasama antara pelaku sektor formal dan sektor nonformal. “Kita punya banyak tempat yang bisa dimanfaatkan untuk memusatkan PKL seperti Jl. Karanggetas, lapangan Kebumen dan Pasar Balong,” jelas Dani.

Dani mengaku prihatin dengan penggunaan cara-cara kekerasan dalam menertiban PKL. Ia berharap PKL bisa dikelola dengan baik sehingga keberadaannya bisa menunjukkan jati diri Kota Cirebon sebagai kota wisata dan budaya. “Kalau orang ke Yogyakarta pasti mau ke Malioboro yang isinya PKL juga, saya berharap orang-orang dari Bandung, Jakarta, Bogor dan kota-kota lainnya bisa menikmati kemeriahan PKL di Kota Cirebon,” harap Dani.

Sumber: Suara Gratia