Bawaslu NTB Selidiki Keterlibatan PNS dalam Politik Praktis

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB masih menyelidiki indikasi keterlibatan PNS dalam politik praktis. Pasalnya sejumlah laporan telah masuk ke Bawaslu terkait dengan dugaan PNS yang ikut ambil bagian dalam pemilukada ini.

Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid mengatakan, tidak hanya melakukan investigasi terkait indikasi keterlibatan PNS pada pemilukada NTB 2013, namun Bawaslu melakukan investigasi pada pemilu legislatif 2014.

Menurut Khuwailid, PNS yang terlibat dalam pemilu legislatif bisa diancam dengan hukuman pidana. Sampai saat ini, jumlah laporan yang sudah masuk ke Bawaslu NTB sebanyak tujuh laporan yang meliputi laporan proses verifikasi calon gubernur NTB, laporan pelanggaran pemasangan atribut serta dugaan keterlibatan PNS.
Sebelumnya wakil ketua DPRD NTB H.L Moh Syamsir mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah catatan terkait dengan indikasi keterlibatan PNS dalam politik praktis. Ia menegaskan, semua pihak harus menjalankan demokrasi secara sehat. Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga turut  kampanye dengan cara melaksanakan program pemerintahan dinilai sebagai sesuatu yang keliru. Tindakan penyalahgunaan wewenang harus dihindari.

“Harapan kita PNS itu profesional. Jika ikut kampanye itu dia cari muka biar diangkat lagi jika dia menang. Sudah saya katakan ke teman-teman, mari PNS stand by di kantor, urus kepentingan rakyat, jangan ikut kampanye. Sudah banyak catatan kita, kita tahu, namun kita tidak persoalkan, biar mereka sadar sendiri.” Kata Syamsir.

Sumber: radio Global FM Lombok