Ada Indikasi Transaksi Gelap dalam Alih Fungsi Hutan di Aceh

KBR68H, Jakarta - Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global mencurigai adanya transaksi gelap dibalik rencana pemberian izin alih fungsi hutan di Aceh kepada perusahaan tambang asal Kanada, East Asia Mineral. Salah seorang aktivis dari koalisi, Usman Hamid mengatakan rencana pemberian izin alih fungsi lahan itu rawan kepentingan politik. Kata dia, politisi yang merangkap sebagai pejabat akan memanfaatkan uang dari perusahaan untuk biaya kampanye jelang pemilu 2014 mendatang.

"Kejahatan di sektor kehutanan itu bukan sekedar kriminal murni tapi ada afiliasi politik terhadap parpol tertentu atau pejabat tertentu. Oleh karena itu muncul semacam kekhawatiran para pejabat kementerian seperti Menhut yang berlatar belakang PAN dan Gubernur Aceh dari Partai Aceh atau siapapun kepala daerah," kata Usman ketika dihubungi KBR68H.

Sebelumnya, LSM lingkungan Greenpeace menuding perusahaan tambang East Asia Mining dibalik rencana alih fungsi 1,2 juta hektar hutan lindung di Aceh. Bahkan, menurut Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Yuyun Indradi, tudingan tersebut sudah diakui oleh pihak East Asia Mining. Wakil ketua KPK Busro Muqodas juga pernah menyatakan, ada 12 kementerian yang disinyalir terlibat dalam pembalakan liar untuk kepentingan kampanye politik pemilu 2014.