KBR, Jakarta - Saat ini masyarakat Solo, Jawa Tengah, sedang bersiap menyambut Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang. Untuk memuluskan proses tahapan Pilkada Serentak itu, KPU Solo tengah mempersiapkan regulasi dan draft peraturan di tingkat daerah dan provinsi. Sayangnya, proses ini masih terkendala anggaran yang belum semuanya turun.
Ketua KPU Solo, Agus Sulistyo mengatakan, untuk Pilkada langsung 2015 murni dibiayai oleh APBD. Untuk tahapan selanjutnya kemungkinan akan dibiayai oleh APBN.
“Anggaran belum beres. Untuk Pilkada 2015 kita sudah memperoleh dana sejumlah Rp 7 miliar. Nah, kita tak tau tahapannya sampai sejauh mana dengan anggaran Rp 7 Miliar ini? Jadi, jika ada kekurangan, kita akan ajukan ke APBN,” ujarnya.
Pengamat Politik dari Universitas Negeri Solo,Sunny Umul menilai, meski terkendala masalah anggaran, persiapan semua regulasi dan teknis tak akan terganggu. Ia beralasan lembaga ini sudah pernah melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung.
“Bukan persoalan siap atau tidak siap, tapi ini terganjal persoalan anggaran dan ada dualisme partai yang persoalannya belum selesai,” jelas Sunny.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Solo, Putut Gunawan mengatakan partainya sudah melaksanakan tahapan awal pendaftaran kader. Data dan berkas bakal calon, sudah dikirim ke dewan pimpinan pusat untuk dinilai dan diputuskan yang lolos.
“Bakal calon yang sudah dianggap memenuhi syarat administrasi ada dua orang calon walikota dan lima calon wakil walikota, dari berbagai profesi. Ada yang dari tokoh agama, professional, kader partai dan aktivis pemuda,” ujarnya.
Ia menambahkan, bakal calon tersebut akan dimasukkan dulu ke sekolah partai untuk dibekali dengan hal-hal yang menyangkut leadership, prinsip otonomi daerah, pengganggaran daerah dan sebagainya.
Sebanyak 280 daerah bakal serentak melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahap pertama yang diperkirakan digelar pada 9 Desember mendatang. Pilkada serentak ini merupakan amanat dari Perppu Pilkada Langsung yang sempat menjadi polemik di DPR beberapa waktu lalu. Adanya Pilkada serentak ini diharapkan masyarakat tidak akan dibuat jenuh dengan proses politik yang kerap ada saban tahun.
Editor: Antonius Eko
