Wakapolda NTT: Jadi Beking TKI Ilegal, Polisi Harus Dipecat

KBR68H, Kupang - Kepolisian Nusa Tenggara Timur akan memecat anggotanya yang mendukung atau membekingi pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) wanita asal NTT secara ilegal ke luar negeri.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah NTT Monang Manulang mengatakan, pejabat polisi yang terlibat akan dipecat karena sudah menghianati bangsa. Kepolisian NTT pernah menangkap seorang pejabat di Polda NTT yang diduga sebagai pemilik perusahaan penyalur tenaga kerja. Namun nggota polisi itu kemudian dilepas kembali.

"Jadi tersangka yang ditangkap kabarnya dilepas lagi gitu ya, nanti akan kita telusuri lagi ya. Saya telusuri lagi. Kemudian kalau memang ada pejabat Polda yang terlibat dan bisa kita buktikan. Kalau saya berpendapat, hukumannya harus berat, ya dipecat, karena itu sudah menghianati bangsa ini. Kalau saya. Tapi nanti lihat prosesnya aja," kata Monang Manulang di Kupang, Rabu (5/3).

Wakil Kepala Polisi NTT Monang Manulang menambahkan, kepolisian NTT sering menggagalkan pengirim TKI ilegal ke luar negeri terutama Malaysia. Dia mengatakan, 2 Maret lalu, Polisi menggagalkan pengiriman 30 orang TKI ilegal ke Malaysia di pelabuhan Tenau Kupang.

Para calon TKI ilegal itu sudah diserahkan ke Dinas Tenaga Kerja NTT untuk dipulangkan ke kampung halaman mereka. Sebanyak 30 calon TKI ilegal ini 18 perempuan dan 12 laki-laki dari Kabupaten Belu, Malaka dan Timor Tengah selatan. Usia mereka rata-rata 20 tahun dan 2 orang yang masih 17 tahun.

Pola Pencegahan TKI Ilegal ke Luar Negeri

Sementara itu, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) mengubah pola pencegahan TKI Ilegal ke luar negeri.

Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat mengatakan, pencegahan TKI Ilegal langsung dari daerah pengirim tenaga kerja. Menurut dia, pencegahan TKI ilegal di pelabuhan-pelabuhan perbatasan lebih sulit dan membutuhkan biaya besar.

Jumhur mengatakan, untuk pencegahan TKI ilegal ini, BNP2TKI telah berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja di NTT.

"Kita sebetulnya sudah punya langkah-langkah yang cukup baik untuk mencegah pemberangkatan TKI yang tidak berdokumen. Kita tadi berkomitmen lagi, mendetilkan lagi kebutuhan, menghasilkan lagi detilnya bagaimana sebetulnya pencegahan di hulu. Karena pada dasarnya pencegahan terkait  tidak berdokumen di hilir  seperti di pelabuhan-pelabuhan di perbatasan itu jauh lebih komplikatet, lebih sulit dan mengeluarkan biaya besar dibandingkan kalau kita bisa mencegah dari sejak hulu," kata Jumhur.

Jumhur menambahkan, pertemuan koordinasi dengan Kepolisian NTT dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT dipantau nasional dan internasional. Jumhur Hidayat tidak menjelaskan detail pola pencegahan di daerah penyuplai tenaga kerja tersebut. Menurut Jumhur, NTT merupakan salah satu daerah penyuplai tenaga kerja ke luar negeri yang cukup besar. Namun kebanyakan tenaga kerja yang dikirim itu, ilegal.

Editor: Anto Sidharta