SK Gubernur dan Rencana Perpanjangan Bandara UMK

KBR68H, Sumba Timur - Sudah lebih dari setahun Surat Keputusan (SK) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) tentang Kepanitianaan Pembebasan Lahan untuk Perpanjangan Bandara Umbu Mehang Kuda (UMK) belum juga turun.

Asisten Ekonomi Sumba Timur Gerald Haling Palekahelu mengatakan, hal ini membuat rencana perpanjangan Banda UMK jadi terhambat. Sebab, pembebasan lahan belum bisa dilakukan.

“Kewenangan pembentukan panitia itu ada di gubernur,  jadi semua dokumen kami sudah antar ke gubernur. Cuma jawaban belum ada, jadi kami hanya tunggu itu untuk proses lebih lanjut,  jadi pada prinsipnya sebenarnya masyarakat ini menerima setuju untuk dibebaskan lahannya untuk pengembangan bandara,” kata Gerald Haling Palekahelu.

Kata Gerald Haling Palekahelu,  biaya untuk pembebasan lahan sudah disiapkan Pemda Sumba Timur  sejak tahun lalu. Dan tahun ini pun, tambah Gerlad,  Pemda sudah menganggarkan Rp 5 milyar dan masih mungkin ada penambahan.

Ia menjelaskan, bila pembebasan lahan untuk Bandara UMK dilakukan, maka jalan yang menghubungkan kota kabupaten dengan kecamatan di wilayah timur akan terputus. Untuk mengantisipasi hal ini  pemda juga sudah menyiapkan jalan alternatif dan sekarang jalan tersebut sedang dilebarkan. (Heinrich Dengi)

Sumber: Max FM Waingapu
Editor: Anto Sidharta