KBR68H, Kupang - Sekretariat Nasional LSM pemantau anggaran FITRA menilai pemerintah Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, tidak mampu mengelola keuangan dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Akibatnya daerah itu mengalami defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah( APBD).
Peneliti Seknas FITRA Widyawati mengatakan pada APBD tahun 2013, pemerintah Kabupaten Kupang mengalami defisit anggaran Rp 126 miliar dari alokasi pendapatan sekitar Rp 700 miliar lebih.
"Setelah kita telusuri APBD Kabupaten Kupang ini mengalamin defisit ya. Jadi pada perencanaannya pemerintah daerah merencanakan defisit sebesar 126 miliar dengan alokasi pendapatan sekitar 760 sekian miliar. Artinya belanja itu lebih besar memang dari pendapatan daerahnya. Menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak bisa merencanakan dengan baik bagaimana mengelola keuangan. Bagaimana mengalokasikan belanjanya dan menggali sumber-sumber pendapatan dari daerahnya," kata Widyawati di Kupang Kamis (27/3).
Widyawati mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kupang mestinya bisa menggali sumber-sumber pendapatan baru sehingga bisa menutup defisit anggaran yang ada. Defisit anggaran, atau pengeluaran lebih besar dari pemasukan juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Selain kabupaten Kupang, Kota Kupang dan pemerintah Provinsi pernah mengalami defisit. Pada APBD 2011, pemerintah Provinsi NTT mengalami defisit lebih dari Rp100 miliar.
Editor: Antonius Eko
