Kompolnas: Sarana Pendukung Polisi di Papua Minim

KBR68H, Jayapura -  Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bakal mendesak DPR dan Kapolri Sutarman untuk menambah infrastruktur sarana dan prasarana pendukung bagi polisi di Papua.

Anggota Kompolnas, Edi Saputra Hasibuan menuturkan, dalam kunjungannya ke Papua selama dua hari ini, ia melihat minimnya sarana pendukung bagi polisi. Usulan yang akan diajukan diantaranya pengadaan alat angkut udara.

Saat ini, kata dia, ada sebuah pesawat jenis Skytruck berdaya angkut 11-15 orang, yang selalu digunakan untuk pengiriman anggota polisi, khususnya ke pedalaman. Pesawat itu hanya dipinjamkan Mabes Polri.

“Belum ada alat angkut udara yang disediakan khusus bagi keperluan personel. Apalagi mobilitasi polisi di Papua tinggi, misalnya polisi harus cepat dalam menyelesaikan konflik. Polisi dituntut bergerak cepat, namun tidak ada sarana pendukungnya, bagaimana bisa cepat?” kata Edi Saputra ditemui di sela-sela kunjungannya di Kantor Samsat Jayapura, Kamis (13/3).

Kompolnas juga akan mengajukan tunjangan kemahalan bagi anggota polisi yang bertugas di Papua. Paling tidak, menurut Edi, tunjangan itu sebesar 60-100 persen dari gaji yang diberikan. Tunjangan ini diberikan agar polisi dapat bekerja lebih profesional.

“Kami juga akan mengusulkan adanya pembentukan Markas Brimob di Wamena. Ini dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan masyarakat dan penyiapan pasukan di wilayah Pegunungan tengah Papua,” katanya.

Sementara, Inspektorat Pengawasan Daerah Polda Papua, I Gde Sugianyar menuturkan, pesawat Skytruck yang saat ini diperbantukan dari Mabes Polri, bisa mendarat di landasan sekitar 700-800 meter. “Anggota kami juga sangat membutuhkan rompi antipeluru. Saat ini rompi tersebut sangat terbatas,” ujarnya di tempat yang sama .  

Menjadi Polisi yang Humanis

Sementara itu, terkait dengan tugas polisi di Papua yang sering bersinggungan dengan konflik, Kompolnas meminta polisi harus tetap mengedepankan penanganan persuasif dan pendekatan kemanusiaan. Cara-cara pendekatan itu misalnya dengan melibatkan para tetua adat dan masyarakat setempat.

Ia mengakui, polisi yang bertugas di Papua dalam posisi dilematik. Sebab dalam mengamankan perang suku misalnya, jika polisi tidak menembak, maka polisi bisa terkena panah dan alat tajam lainnya. Sebab, mereka berada di tengah-tengah warga yang bertikai.

“Kami sangat memahami bahwa tugas polisi sangat berbeda jika sudah berada di lapangan. Jika tidak ada pemahaman yang kuat tentang adat dan budaya setempat di mana polisi bekerja, maka polisi juga dapat berbenturan dengan kelompok tertentu. Bahkan bisa juga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dan ini yang perlu diwaspadai,” katanya.

Dalam kunjungannya ke Papua, diantaranya ke Wamen dan Jayapura, Kompolnas juga melihat pelayanan di kantor Samsat Jayapura. Tim Kompolnas juga mengakui adanya pelayanan yang prima di Kantor Samsat.

“Ini di luar pemikiran saya, karena pelayan di daerah tidak seperti terjadi di Jayapura. Namun yang saya lihat di sini adalah semua dilakukan dengan transparan, misalnya ada sebuah televisi dengan layar lebar yang menampilkan semua aktifitas di dalam perkantoran Samsat kepada masyarakat dan ini bakal menjadi salah satu proyek percontohan bagi Kantor Samsat di daerah lainnya,” ucap dia.

Editor: Anto Sidharta