Kasus Satinah: Migran Care Desak Pemerintah Bayar Dengan APBN

KBR68H, Jakarta – LSM Buruh migran, Migrant Care menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil keputusan cepat untuk menyelesaikan kasus Satinah. Tenggat waktu pembayaran uang diyat penyelesaian kasus Satinah tinggal 6 hari lagi yaitu hingga tanggal 3 April 2014.

Migran Care menilai bahwa upaya Presiden SBY untuk memperpanjang batas pembayaran diyat atau uang darah hanya akan memperpanjang penderitaan buruh migran Satinah.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah mengatakan, sejak 2011 pemerintah sudah lima kali mengajukan perpanjangan pembayaran diyat. Anis berharap kali ini pemerintah mengambil uang APBN untuk untuk membebaskan Satinah.

"Yang saya dengar memang ada tim yang dikirim oleh Pak SBY dan Pak SBY berkirim surat ke pemerintah Malaysia. Itu boleh saja dilakukan sebagai suatu upaya. Tapi bahwa harus diingat sudah lima kali kita memperpanjang pembayaran diyat. Dan itu saya kira juga memperpanjang penderitaan Satinah dan keluarganya untuk selalu menunggu dieksekusi atau tidak," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, Jumat (28/3).

Anis Hidayah menilai dengan penguluran waktu yang terus-menerus dari pemerintah mengakibatkan Satinah dan keluarganya selalu dirundung ketidakpastian.

Rabu (26/3) lalu Presiden SBY mengirim surat kepada Raja Arab Saudi untuk memperpanjang tenggat pembayaran diyat bagi Satinah. Ini adalah permohonan perpanjangan keenam sejak Pemerintah Arab Saudi menetapkan eksekusi hukuman mati kepada Satinah pada Agustus 2011.

Sebelumnya Satinah divonis hukuman mati mutlak. Namun berkat negosiasi pemerintah Indonesia, hukuman itu turun menjadi pengampunan dengan membayar uang ganti rugi. Pemerintah Arab Saudi kemudian menetapkan harga diyat sebesar 7 juta riyal atau sekitar Rp 21 miliar.



Editor: Luviana