Jika Tolak Bayar Uang Jaminan, PT JM Perlambat Pembangunan Monorail

KBR68H, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk menaikkan nilai jaminan pelaksanaan proyek monorel dari 1 hingga 5 persen dari nilai proyek.

Hal ini menurut Deputi Bidang Sarana Bappenas, Dedy Priatna, sebagai garansi agar investor berkomitmen menyelesaikan proyek sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Kata dia, jaminan pelaksanaan 1 persen dapat diberikan jika pelaksana proyek memiliki track record yang bagus. Sementara itu, jaminan pelaksana 5 persen diberikan apabila pelaksana proyek tersebut berisiko tidak mampu menyelesaikan proyek.

"Gini pak. Kalau bapak lihat rekomendasi Bappenas praktik di Indonesia ini adalah biasanya 1 sampai 5%. Kenapa? Kalau dianggapnya bonafit sekali maka 1 persen okay. Tapi kalau berisiko investornya suruh 5 persen. Itu kan performance bond itu apa? Kalau dia kabur tidak mengerjakan kewajibannya. Maka jaminan ia 5 persen itu ajdi milik pemerintah," kata Deputi Menteri Bidang Sarana Bappenas, Dedy Priatna setelah bertemu dengan Jokowi di kantor Bappenas, Rabu (5/3).

Dalam pertemuan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dengan Bappenas hari ini, institusinya sudah memberikan banyak usulan dan rekomendasi terkait persoalan pembangunan di Jakarta. Pemprov DKI menargetkan pembangunan monorel selesai paling lama empat tahun lagi. Menurut Wakil Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja jika proyek tidak selesai atau mandek di tengah jalan, Pemprov DKI berhak menyita uang jaminan tersebut.

Editor: Pebriansyah Ariefana