JDP: Stop Perang Antarsuku, Pemkab Mimika Harus Jadi Mediator

KBR68H, Jayapura - Jaringan Damai Papua (JDP) mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika,  Papua, untuk aktif menjadi mediator perdamaian antara kedua suku di Timika yang bertikai. Jika tidak, maka perang antarsuku akan berlanjut.

Koordinator JDP, Pastor Neles Tebay mengatakan, kekerasan yang dibalas dengan kekerasan, tidak bisa menyelesaikan masalah. Apalagi, perang antarkomunitas yang terjadi di Timika, bukan hal baru, namun terus berulang. Kata Neles, ada kemungkinan aktor di lapangan yang berganti, namun pelaku perang di lapangan adalah orang-orang yang sama.

“Cara yang saat ini harus ditempuh adalah mengumpulkan tokoh-tokoh dari kedua kelompok yang bertikai dan mencari solusi dari konflik yang sedang terjadi. Pemecahan konflik juga harus memuat, jika konflik sudah berakhir maka harus ada perjanjian antara kedua belah pihak untuk tidak mengulangi perang itu pada waktu berikutnya,” jelas Pastor yang juga menjabat sebagai Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Fajar Timur, ketika ditemui di  Jayapura, Kamis (13/3).

Lanjut Neles, Pemerintah Provinsi Papua juga harus mendukung Pemkab Mimika dalam proses perdamaian antara kedua suku. Paling tidak, Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga kultural orang asli Papua harus berada di tengah perundingan perdamaian itu.

“Jika akar masalah bentrok antarkelompok  tersebut karena masalah tanah, kedua belah pihak  yang bertikai harus didudukkan bersama dan merunut siapa  kepemilikan tanah itu sebenarnya. Selain itu, untuk mendukung Papua menjadi tanah damai, semua orang yang hidup di atas tanah ini harus berkomitmen untuk menciptakan damai. Apalagi perang di Papua hanya bisa dipicu oleh tiga akar masalah yakni pencurian tanah, perempuan dan pencurian ternak. Ini sangat sulit dihentikan jika satu suku ada yang melanggar,” ungkapnya.

Perang antarkelompok di Timika terjadi hampir satu bulan lalu. Akibat perang ini, tujuh warga meninggal dunia dan 6 rumah dibakar massa.

Editor: Anto Sidharta