Hari Perempuan Sedunia dan Refleksi Buruh di Tahun Politik

KBR68H, Jakarta - Tahun 2014 yang merupakan tahun politik, justru mengganjal sejumlah persoalan bagi buruh perempuan di Indonesia. Banyak regulasi yang terganjal di parlemen, seperti RUU Buruh Migran, RUU Pekerja Rumah Tangga dan masih banyaknya peraturan yang mendiskriminasi buruh perempuan Indonesia. Apa yang dilakukan para anggota parlemen dan pemerintah kita di tahun politik ini?

Ini adalah refleksi dari para buruh perempuan dalam aksi merayakan Hari Perempuan Internasional di Bundaran HI Jakarta, Jumat malam (7/3).

Selain menyalakan lilin, para buruh perempuan juga melakukan doa secara lintas iman untuk keadilan bagi perempuan buruh dan ibu-ibu di Indonesia.

Aksi ini  dihadiri puluhan buruh perempuan yang bekerja di pabrik, buruh informal, pekerja rumah tangga maupun para buruh jurnalis yang tergabung dalam Komite Aksi Perempuan (KAP).

Doa para buruh merefleksikan problem yang dialami para buruh perempuan yang masih mengalami pelecehan seksual di tempat kerja, larangan cuti haid, belum mendapatkan cuti melahirkan dan keguguran. Persoalan lain adalah diskriminasi di tempat kerja.

"Hingga sekarang para Pekerja Rumah Tangga juga masih mendapat banyak persoalan, penyekapan, kekerasan dari majikan, ini makin menjelaskan soal posisi buruh yang rentan," ungkap Dina Ardiyanti, koordinator aksi.

Dalam orasinya, salah seorang buruh perempuan menyatakan, dalam isu kesehatan, ibu hamil yang tinggal di daerah terpencil tidak memiliki akses yang baik untuk fasilitas kesehatan.

Di tahun politik ini mereka mempertanyakan keseriusan pemerintah dan para anggota parlemen. Mereka menuntut komitmen dan tindakan nyata untuk Indonesia yang berdaulat, bersih, sejahtera, adil gender dan majemuk.

Aksi kemudian diakhiri dengan beberapa doa yang dipimpin para tokoh lintas iman: Kyai Husein Muhammad dari Komnas Perempuan, Pendeta Palty Panjaitan dan Pastor Haryanto.

Editor: Anto Sidharta