Alasan AJI Larang Anggotanya Berpolitik Praktis

KBR68H, Surabaya - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya melarang anggotanya untuk terjun ke politik praktis baik menjadi pengurus, anggota partai politik atau masuk dalam tim sukses pemilu. Jurnalis diminta bersikap independen dalam menyebarkan informasi. Selain itu dalam pemberitaan juga harus mengedepankan akurasi, kebenaran, berimbang dan tidak memihak.

Ketua AJI Surabaya Prasto Wardoyo dalam acara diskusi publik tentang Jurnalis Naik Menjadi Calon Legislative, Kamis (20/3) mengatakan, untuk menjadi anggota AJI harus tidak boleh menjadi anggota TNI, Polri, PNS, partai politik bahkan tim kampanye partai politik.

Namun AJI tidak menutup kemungkinan banyak para jurnalis yang terjun ke partai politik dengan menjadi anggota legislatif. Menurutnya, semua warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Prasto menyebut, persoalan yang sering muncul ketika jurnalis masuk ke wilayah politik adalah konflik kepentingan dan independensi.

“Bagaimana seorang jurnalis menjaga integritas dirinya, sebagai pembawa kebenaran kepada masyarakat dimana kebenaran itu didedikasikan untuk kepentingan masyarakat, maka didalamnya ada rambu-rambu yang harus dipatuhi untuk menyampaikan kebenaran itu,” jelasnya.

Menurut Presto, jika seorang jurnalis masuk dalam partai politik atau terlibat dalam tim pemenangan partai politik maka seharusnya harus mundur dari dunia jurnalis.

Sementara itu, Ketua PWI Jatim Ahmad Munir mengatakan, wartawan tidak boleh merangkap menjadi anggota DPRD karena dianggap berpotensi melanggar kode etik jurnalistik. Wartawan yang mendeklarasikan diri terjun ke politik harus keluar dari dunia jurnalistik karena seorang jurnalis harus terbebas dari kepentingan pribadi, kelompok maupun kepentingan pemilik media.

Editor: Anto Sidharta