AJI Minta Pemerintah NTT Hapus Anggaran untuk Jurnalis

KBR68H, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya untuk tidak mencairkan anggaran bagi wartawan. Koordinator Divisi Etik AJI Willy Pramudya beralasan, anggaran untuk jurnalis melanggar kode etik.

"Sangat tidak etis, pemerintah menganggarkan kegiatan pers, ketika pemerintah mengadakan kegiatan lalu pemerintah meliput, pers mendapat imbalan, itu suatu kekeliruan. Ketika bertugas, meliput apapun, itu semua urusan untuk biaya peliputan ditanggung perusahaan media tempat ia bekerja," ujar Koordinator Divisi Etik AJI Willy Pramudya ketika dihubungi KBR68H, Kamis (27/3),

Koordinator Divisi Etik AJI Willy Pramudya meminta Gubernur NTT meniru Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar menghapuskan anggaran untuk memberi uang pada jurnalis. (Baca: Di NTT, Pemprov Biayai Peliputan 85 Wartawan Lokal)

Sebelumnya, pemerintah NTT menganggarkan Rp 0,5 miliar untuk membayar pada media. Anggaran itu untuk membayar biaya iklan dan jurnalis 85 media massa.

Editor: Pebriansyah Ariefana