KBR68H, Kupang - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mendesak Biro Humas Kantor Gubenur NTT menghentikan anggaran peliputan kegiatan pemerintahan. Pasalnya, anggaran tersebut bisa memengaruhi independensi jurnalis. Ketua AJI Kota Kupang, Simon Petrus Nili mengatakan, anggaran jurnalis itu akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi warga.
"Tetapi misalnya kalau ada ongkos yang harus membiayai jurnalis untuk melakukan sebuah peliputan kalau melakukan kontrol apa harus dibiayai. Kalau kontrolnya lantas seperti apa nilai kontrolnya nanti kalau itu dibiayai oleh yang mau dikontrol itu. Kan itu soalnya. (Mestinya itu mesti dihapus saja ?) Iyalah kalau untuk melakukan kontrol peliputan mestinya tidak ada... obyektifitas kontrolnya seperti apa. kan menjadi persoalan...mestinya kita lebih prihatin pada tiga sektor yang saya bilang utama tadi. Dana-dana yang ada dana - dana yang tersedia, harus diplotkan pada itu sehingga masyarakat secara keseluruhan yang menikmati hasil pembangunan itu," kata Simon Nili, di Kupang Sabtu (29/3).
Simon Petrus Nili menambahkan, selain alokasi anggaran untuk jurnalis, anggaran untuk organisasi wartawan juga perlu dialihkan untuk kebutuhan warga miskin.
Sebelumnya, Juru Bicara Gubernur NTT Lambert Ibiriti mengatakan, Biro Humas bingung membagi jatah dana untuk iklan dan biaya peliputan kepada 85 media, karena dana yang tersedia sangat kecil. Tahun 2014, Biro Humas kebagian anggaran Rp 500 juta. Dari jumlah itu, lebih dari Rp 277 juta dianggarkan untuk membayar utang iklan pada beberapa media. Sehingga hanya tersisa RP 220 juta lebih.
Editor: Damar Fery Ardiyan
