Transmigrasi Ditolak, Kemenakertrans Kirim Tim ke Kalbar

KBR68H, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigarasi bakal mengirim utusan ke Kalimantan Barat untuk menyelesaikan pelaksanaan program transmigrasi. Utusan pemerintah ini didatangkan setelah Majelis Adat Dayak Nasional menolak program transmigrasi di wilayah perbatasan Kabupaten Sanggau. Juru Bicara Kemenakertrans Suhartono mengaku tim akan datang membujuk warga agar menerima para transmigran. Kemenakertrans mengklaim warga lokal menolak program transmigrasi karena buruknya komunikasi pemerintah daerah dengan warga.

"Ada MoU antara Pemerintah Daerah pengirim dengan penerima. Tentunya sebelum dibuka ini, sudah ada kesepakatan dengan masyarakat sekitarnya. Program kita ini kan harus melibatkan masyarakat setempat, tidak seluruhnya masyarakat pendatang, ada juga masyarakat di sini dimasukan dalam program ini," kata Suhartono saat dihubungi KBR68H.

Rencana transmigrasi 4.000 Keluarga ke wilayah perbatasan di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat ditolak Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). MADN meminta pemerintah mengkaji ulang rencana itu. Masyarakat menolak karena pemerintah dianggap tidak serius memajukan pembangunan di Sanggau. Penempatan Transmigran dikhawatirkan bakal memicu kecemburuan sosial penduduk asli. Apalagi ada kekhawatiran kehadiran transmigran bakal berpengaruh pada sebagian besar kawasan sepanjang perbatasan merupakan kawasan konservasi hutan lindung, hutan produksi terbatas dan lainnya.