Bagikan:

Terkait Dana Lapter, Tokoh Masyarakat Nabire Minta Bupati Transparan

Sejumlah tokoh masyarakat Nabire mendesak Pemda setempat untuk transparan dalam pertanggungjawaban pembangunan dana Rp 17 miliar yang diperuntukkan bagi pembangunan lima lapangan terbang (lapter) di Nabire.

NUSANTARA

Selasa, 05 Mar 2013 15:36 WIB

Terkait Dana Lapter, Tokoh Masyarakat Nabire Minta Bupati Transparan

Dana Lapter, Nabire

KBR68H, Jayapura- Sejumlah tokoh masyarakat Nabire  mendesak Pemda setempat untuk transparan dalam pertanggungjawaban pembangunan dana Rp 17 miliar yang diperuntukkan bagi  pembangunan lima lapangan terbang (lapter) di Nabire.

Salah satu tokoh masyarakat setempat, Yohanes Tebay menuturkan dari total dana tersebut, pemda baru menyerahkan dana sekitar Rp 300 juta kepada warga di Distrik Dikea dan Lokodemi, setelah pembangunan lapter selesai. “Padahal dalam alokasi dana APBD 2011 disebutkan dana untuk masing-masing lapangan terbang senilai Rp 1 miliar,” jelasnya di Jayapura, Selasa (5/2).

Sehingga masyarakat setempat menduga ada korupsi dalam alokasi dana pembangun lapter. Apalagi hasil audit BPK tahun 2012 menyebutkan, kerugian negara dalam pembangunan lapter itu  mencapai Rp 8 miliar. “Realisasi kegiatan tidak mencapai 100%. Hasil audit BPK juga  sudah jelas, mestinya ini yang digunakan aparat penegak hukum sebagai dasar memproses para pelaku korupsi," ungkapnya.

Apalagi saat ini komitmen Kapolda Papua, Tito Karnavian  untuk memberantas korupsi harus didukung semua pihak. "Jika terbukti, tangkap dan adili siapapun pelakunya. Apakah dia bupati atau kepala dinas,” katanya.

Anggota DPR Papua, Hagar Aksamina Madai menduga pembangunan dua lapter di Nabire ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh pejabat setempat. Apalagi dua lapter itu lebih banyak dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat. “Laporan warga saat kunker kemarin, pada akhir 2012  Bupati Nabire mengunjungi lapter,  lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 300 juta. Saat itu bupati mengaku dana tersebut adalah bantuan,” katanya.

Sebelumnya, Polda Papua menduga ada keterlibatan Bupati Nabire dan Kepala Dinas Perhubungan Nabire, dalam indikasi korupsi senilai Rp 2 miliar dalam pembangunan dua bandara perintis  di Distrik Dikea dan Lokodemi, Kabupaten Nabire. Dalam penyelidikannya, pembangunan yang dibiayai oleh dana APBD tahun 2011 ini pembangunannya tidak sesuai dengan peruntuknya. Apalagi bandara tersebut  tak kunjung selesai hingga tahun ini.(Katharina Lita)

Sumber: Swara Nusa Bahagia

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 7

Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)

Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut

Menguji Gagasan Pangan Cawapres

Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai

Most Popular / Trending